Bisnis.com, JAKARTA—Paket kebijakan September tahap I Presiden Joko Widodo dinilai positif mampu mendongkrak daya beli masyarakat dan daya saing nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hokum, dan kepastian usaha.
Beberapa kebijakan dalam paket kebijakan tersebut seperti peningkatan pendapatan tidak kena pajak (PTKP), penambahan raskin, dan percepatan penyaluran dana desa dipastikan berdampak langsung pada kenaikan daya beli masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Partner Transaction Support and Corporate Finance RSM AAJ Wiljadi Tan dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty, di Jakarta, Minggu (13/9/2015).
Wiljadi Tan menjelaskan saat ini Indonesia memang memerlukan stimulus langsung guna mendongkrak perekonomian nasional yang melemah. “Kemarin ada, misalnya peningkatan PTKP. Nah, itu yang kita anggap bisa memberikan efek cepat dan langsung,” ujarnya.
Dengan kenaikan PTKP menjadi Rp36 juta per tahun, masyarakat menengah saat ini akan membayar pajaknya lebih sedikit, sehingga mempunyai kemampuan pengeluaran lebih banyak.
“Ini yang kita harapkan bisa menggerakkan perekonomian,” jelas Wiljadi Tan.
Menurutnya, kebijakan dana desa yang terbilang besar juga seharusnya cepat disalurkan karena dapat meningkatkan stimulus pembangunan infrastruktur di desa-desa. “Ada multiplier effect-nya. Konsumsi akan jalan dan ini yang lebih cepat,” tegasnya.
Sebelumnya, pada Kamis pekan lalu Presiden Jokowi mengumumkan paket kebijakan yang bertujuan mendorong daya beli seperti memperkuat fungsi koperasi, LPG bagi nelayan, stabilisasi harga komoditas pangan, terutama daging sapi, percepatan pencairan dana desa, pemberian raskin tambahan hingga deregulasi sejumlah aturan untuk mendorong investasi dan ekspor.
Dia mengakui kebijakan September tahap I yang baru saja diluncurkan Presiden Jokowi itu bisa meningkatkan perekonomian nasional, bila dijalankan dengan baik.
“Secara umum memang perlu dilakukan, tetapi memang kita butuh stimulus yang efeknya cepat, khususnya dana desa,” tuturnya.
Bantuan-bantuan lainnya yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan itu, kata Wiljadi, juga akan meningkatkan daya beli masyarakat, seperti penambahan raskin. Pasalnya, perekonomian nasional saat ini sebenarnya baik, namun yang kurang baik hanya konsumsinya yang menurun.
“Masalahnya, perekonomian kita ditunjang oleh konsumsi yang berkurang itu dan ekspor komoditas kita juga turun,” ujarnya.
Wiljadi Tan melihat kebijakan ekonomi September baik, meski perlu ditingkatkan yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Adapun paket kebijakan mengenai deregulasi, sebenarnya untuk jangka panjang.
“Peraturan yang tumpang tindih itu dirapikan untuk memudahkan investasi, itu memang secara jangka panjang perlu dilakukan,” kata dia.
Sementara itu, Telisa Aulia Falianty menambahkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah, seperti stabilisasi harga pangan dipastikan bisa membantu daya beli masyarakat.
“Kalau stabil, seharusnya bisa membantu daya beli masyarakat. Namun, jangan temporer harga pangannya, dalam jangka panjang juga harus stabil,” ujarnya.
Dia menganalisis secara keseluruhan paket kebijakan September tersebut positif dan berharap, kebijakan ini bisa dijalankan secara optimal agar berdampak bagi masyarakat.
“Bila ingin meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah harus menjaga kemampuan masyarakat. Selain harganya dijaga stabil, pendapatan masyarakatnya juga dijaga stabil. Jadi, harus juga dijaga penciptaan lapangan kerjanya, sehingga daya beli dapat terjaga,“ jelas Telisa.
