Bisnis.com, JAKARTA - Paket kebijakan ekonomi yang disampaikan Jokowi dinilai kurang mengena ke sektor jasa.
Direktur Utama PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. Theo Lekatompessy mengatakan paket kebijakan ekonomi yang disampaikan Jokowi kemarin tidak menyentuh sektor intermediary atau penghubung sektor riil dan sektor konsumsi. Sektor intermediary yang dimaksud yakni perbankan, logistik, dan transportasi.
“Paket tersebut kurang menggigit di akar masalah sektor jasa. Soal makronya pun tidak mendalam. Padahal, kita akan menghadapi MEA yang terbuka pasar. Harusnya ada perlindungan di sektor jasa,” kata Theo, Rabu, (9/9/2015).
Theo yang juga menjabat Wakil Ketua Asosiasi Emiten Indonesia ini menilai dari sisi makro pemerintah seharunya mengeluarkan kebijakan agar kurs tengah Bank Indonesia dapat disepakati sebagai kurs jual beli dolar dalam periode tertentu. Kebijakan ini berguna bagi perusahaan yang pendapatannya dalam rupiah, sedangkan pengeluarannya dalam dolar AS.
Rabu, (9/9/2015), Presiden Joko Widodo mengumumkan sejumlah kebijakan yang dikelompokkan ke dalam tiga upaya untuk menggenjot kinerja perekonomian nasional.
Pemerintah, menurutnya, akan melakukan deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum, dan memberikan kepastian usaha untuk meningkatkan daya saing industri nasional.
Upaya kedua, mempercepat proyek strategis nasional, dengan cara menghilangkan hambatan dalam penyelesaian proyek strategis nasional.
Upaya ketiga yakni meningkatkan investasi di sektor properti, dengan cara mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan perumahan, serta membuka peluang investasi yang lebih besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
