Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta untuk segera melakukan pembangunan infrastruktur desa yang langsung mampu memberdayakan masyarakat untuk menahan pelebaran tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan.
Setyo Budiantoro, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, mengatakan ‘kerja publik’ itu mendesak di tengah semakin lesunya kondisi perekonomian nasional dan ancaman situasi global yang penuh ketidakpastian.
“Kerja publik yang bisa dilakukan misalnya memperbaiki irigasi, sungai, jembatan, jalan, atau infrastruktur publik lainnya,” ujarnya, Selasa (8/9/2015).
Hasil hitungannya, program tersebut hanya akan meraup anggaran sekitar Rp50 triliun. Dengan anggaran yang lebih kecil dibandingkan penyertaan modal ke BUMN tersebut, akan ada penahanan peningkatan jumlah masyarakat miskin sekaligus menjaga daya beli masyarat terbawah dalam kondisi perekonomian saat ini.
Langkah tersebut, lanjutnya, sebagai satu-satunya jalan untuk menyerap tenaga kerja dalam jangka pendek. Pasalnya, terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada akhirnya menahan kinerja industri terutama yang hingga saat ini bergantung pada bahan baku impor.
Akumulasi melemahnya daya beli masyarakat dan melemahnya nilai tukar rupiah dinilai sebagai pemicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang turut menyeret tingkat pengangguran. Hasil kajiannya, akan ada tambahan 1 juta penduduk miskin jika tahun ini jika tidak ada terobosan kebijakan.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nawir Messi pun mengungkapkan saat ini harus ada kebijakan jangka pendek yang langsung menyentuh aspek penyerapan tenaga kerja dan daya beli masyarakat.
Pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol dan pelabuhan, lanjutnya, memang dibutuhkan Indonesia. Namun, langkah tersebut digunakan sebagai stimulus jangka menengah-panjang. Untuk jangka pendek, infrastruktur di tiap desa lebih mendesak saat ini.
“Infrastruktur yang proyek padat karya memberikan stimulus dalam rangka membangun ekonomi jangka pendek. Persoalan jangka pendek kita itu orang butuh hidup, butuh belanja. Kalau merka tidak belanja, pabrik tutup karena tidak ada domestic demand,” jelasnya.
Masih Berat
Hasil pertemuannya dengan perwakilan G20 di Turki belum lama ini, Menkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan tidak ada satu negara pun yang menyatakan ada harapan ekonomi pada 2015. Hampir semua negara sepakat pertumbuhan global 2016 akan lebih rendah dibandingkan tahun lalu.
“Jadi memang kalau kami lihat, mood-nya kemarin ini agak berat dan juga karena G20 bukan forum yang sifatnya mengikat, maka tidak ada, misalnya gerakan bersama-sama untuk bisa mengatasi masalah global,” ujarnya di saat rapat kerja dengan Banggar DPR.
Secara umum, lanjut dia, memang tahun ini pertumbuhan ekonomi global agak diperkirakan akan berada di level 3,2% melambat dari tahun lalu 3,4%. Padahal, capaian pertumbuhan ekonomi tahun lalu sudah dirasa menunjukkan pelemahan.
Terkait komoditas, jelas Bambang, seluruh negara G20 sepakat harga komoditas akan sulit kembali ke harga seperti 2011. Jika pun membaik, lanjutnya, paling tidak hanya akan membaik sedikit. Di saat yang bersamaan, harga minyak masih relatif rendah.
