Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil memaparkan pengembangan kereta cepat rute Jakarta-Bandung yang diputuskan menjadi kecepatan menengah, tidak sekelas Shinkansen yang memiliki daya jelajah melebihi 300 kilometer per jam.
Menurut Sofyan di Jakarta, Jumat (4/9/2015), proyek kereta cepat, --yang akhirnya diputuskan menjadi kereta kecepatan menengah--, dibutuhkan sebagai pelengkap sarana konektivitas dalam rencana pengembangan wilayah antara Jakarta, dan kota pusat industri tekstil, Bandung.
"Filosofi pembangunan kereta itu adalah pembangunan wilayah. Wilayah akan berkembang jika stasiun dibuka," ujarnya.
Sofyan menjelaskan transportasi kereta dipilih untuk melengkapi konektivitas, karena sistem perkeretaapian lebih mendukung rencana pengembangan kawasan pada rute yang sebagian besar melintasi kawasan pertanian dan hutan itu.
Misalnya, dengan membangun kereta, pemerintah sebagai regulator, dapat menentukan titik-titik yang akan menjadi pemberhentian penumpang. Dengan begitu, pembangunan transportasi Jakarta-Bandung akan lebih terpadu dan saling mendukung dengan pembangunan sektor lain, misalnya sektor pertanian dan industri.
Sedangkan sarana transporasi lain, seperti jalan raya atau jalan tol/berbayar misalnya, kata Sofyan, cenderung akan menghabiskan sisa lahan yang tersedia sehingga tidak efisien. Jika membangun jalan raya, pemerintah pun akan lebih sulit mengatur mobilitas penumpang pada rute "gemuk".
"Misalnya sekarang ada kebun teh di Cipularang yang tidak produktif. Karena di samping kebun teh itu ada jalan tol yang setiap hari dilewati ribuan manusia dan mobil. Suhu dan tempratur di sana jadi meningkat. Tidak cocok dengan kebun teh yang butuh temperatur dingin," kata dia.
Sofyan juga meyakini proyek kereta kecepatan menengah ini tidak akan menggusur layanan kereta reguler Jakarta-Bandung dari PT. Kereta Api Indonesia (KAI), namun memang perlu dilakukan sejumlah penyesuaian.
Meskipun proyek ini penting, Sofyan menegaskan, pengerjaan dan operasi proyek ini sepenuhnya akan diserahkan ke BUMN atau swasta. Pemerintah hanya akan bertindak sebagai regulator. Musababnya, pemerintah ingin terlebih dulu fokus mengembangan moda kereta di luar Jawa, seperti di Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
Kritik keras sebelumnya kerap dilontarkan berbagai tokoh tentang rencana pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Mantan Menteri Perhubungan Emil Salim menilai proyek kereta cepat yang lokasinya di Pulau Jawa, bisa memperlebar ketimpangan ekonomi, mengingat kondisi transportasi di pulau lain masih sangat tidak memadai.
Ekonom senior UI Anwar Nasution menyebutkan proyek kereta cepat hanya cocok untuk rute jarak jauh seperti Jakarta-Surabaya, dan tidak memiliki potensi pasar yang signifikan untuk rute Jakarta-Bandung.
Pemerintah akhirnya memutuskan untuk membatalkan proyek kereta cepat dan mengubahnya menjadi proyek kereta kecepatan menengah. Proses persiapan dan pengerjaaannya pun diserahkan kepada Kementerian BUMN, dengan skema "business to business", tanpa atas nama proyek pemerintah.
Sebelumnya, proyek kereta cepat Indonesia yang diperebutkan dua ekonomi raksasa Asia, Jepang dan Tiongkok ini mencuatkan biaya investasi hingga 5,5-6,2 miliar dolar AS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
