Koridor Penggunaan DAK Dikunci. Penyerapan Di bawah 75% Kena Sanksi

Bisnis.com, JAKARTA – Sejalan dengan diperbesarnya kucuran dana alokasi khusus serta diberikannya diskresi penentuan prioritas pembangunan daerah tahun depan, pemerintah pusat mematok cakupan penggunaan dana tersebut agar tetap dalam koridor prioritas pembangunan nasional.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengungkapkan adanya cakupan kegiatan yang bisa didanai dengan dana alokasi khusus (DAK) dalam RAPBN 2016 itu diberlakukan sebagai ‘menu’ bagi pemerintah daerah dalam mengusulkan proposal atau usulan daerah.

“Kebijakan itulah yang membedakan secara fundamental kebijakan DAK 2016 mengalami perubahan yang sangat revolusioner dari kebijakan DAK selama ini yang didasarkan pada pendekatan top-down menjadi proposal based,” ujarnya.

Selama ini, dana perimbangan terdiri atas tiga komponen, yakni dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan DAK.

Tahun depan, dana perimbangan diubah menjadi dua komponen utama yakni dana transfer umum (DTU /general purpose grant) dan dana transfer khusus (DTK/spesific purpose grant).

DTU terdiri atas DBH dan DAU, sedangkan DTK terdiri atas DAK fisik dan DAK nonfisik. Selama ini tidak ada ketentuan koridor DAK dalam UU APBN. Hanya DAK tambahan yang dipatok koridornya sebagai kebijakan afirmasi kepada kabupaten/kota daerah tertinggal dan perbatasan.

Tahun depan, DAK fisik senilai Rp91,8 triliun dipatok mencakup DAK regular, DAK infrastruktur publik daerah, dan DAK afirmasi. Sementara, DAK nonfisik senilai Rp123,5 triliun mencakup pengalihan beberapa jenis dana yang sebelumnya termasuk dalam pos Dana Transfer Lainnya dan dana pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (dekon/TP) dari beberapa kementerian/lembaga. (lihat tabel)

Boediarso berujar. dalam mengucurkan DAK, pemerintah pusat akan berpatokan pada usulan proposal tidap pemda yang telah memiliki diskresi untuk menentukan kegiatan dan ‘menu’ sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Dengan demikian, sambungnya, sesuai international best practice, DAK merupakan instrument kebijakan pemerintah dalam mengarahkan daerah untuk mendorong pembangunan infrastruktur pada bidang-bidang yang menjadi prioritas nasional dan kebutuhan daerah serta mengurangi ketimpangan penyediaan layanan publik antar daerah.

“Selain itu, mendukung upaya percepatan pembangunan daerah, terutama daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terpencil,  daerah terluar, dan daerah pesisir/kepulauan,” katanya.

Sejalan dengan adanya diskresi bagi pemda, otoritas fiskal juga akan memberlakukan sanksi pemberhentian penyaluran DAK per kuartal pada tahun anggaran berjalan pada daerah yang realisasi penyerapan DAK per kuartalnya belum mencapai 75% dibarengi adanya dana idle yang tidak wajar di bank.

Lebih Mengerucut

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengapresiasi adanya patokan peruntukan yang dilakukan pemerintah pusat, tapi seharusnya lebih dikerucutkan kembali.

Dengan demikian, ujar Robert, prioritas pembangunan diharapkan bisa fokus pada penyelesaian masalah daerah.

“Kalau menurut saya, tidak hanya dipatok tapi juga dikerucutkan. Ambil tiga prioritas utama infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan,” katanya.

Terkait sanksi, pihaknya menilai memang harus ada sanksi bagi daerah dengan penyerapan rendah. Namun, menurutnya, seharusnya sanksi – termasuk berupa penghentian penyaluran – tidak diberlakukan untuk DAK.

DAK, sambungnya, selama ini menjadi instrument yang selalu bisa digunakan pemda untuk meningkatkan kualitas infrastruktur maupun layanan publik agar setara dengan daerah lain. Sebagai instrument keadilan, alokasi DAK pun seharusnya diberikan pada daerah pinggir, perbatasan, dan pedalaman.

Rendahnya penyerapan anggaran daerah selama ini, lanjutnya, juga dipengaruhi faktor birokrasi. Dengan demikian, instrumen sanksi yang digunakan lebih baik dari pos DAU.

Berikut Alokai dan Koridor DAK