Bisnis.com, MEDAN - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatra Utara melayangkan surat keberatan ke Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait penetapan harga gas untuk industri dari Arun oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. yakni US$14 per MMbtu.
Sebelumnya, surat penolakan sudah dikirimkan kepada PGN pada akhir bulan lalu.
Wakil Ketua Apindo Sumut sekaligus Ketua Asosiasi Perusahaan Pemakai Gas (Apigas) Johan Brien menuturkan surat penolakan kepada PGN tersebut tidak mendapatkan respons.
"PGN bahkan mengatakan jika industri di Sumut tidak bersedia dengan penetapan harga baru tersebut, aliran gas akan ditutup. Oleh karena itu, kami memohon kepada presiden dan wakilnya," ujar Johan, Selasa (25/8/2015).
Selain kembali menutut harga dikembalikan menjadi US$8,7 per MMbtu, dan peniadaan toll fee yang menurutnya dibebankan kepada industri, Apindo Sumut juga meminta pemerintah agar mencari sumber gas baru yang murah seperti shale gas yang hanya US$2-US$3 per MMbtu.
"Kami juga menuntut pemerintah agar sumur gas yang ada di Gebang, Langkat dengan volumen 40 MMSCFD segera dieksplorasi oleh pemegang izin. Ini kan pemberian izinnya sudah lama. Kedua, gas dari sumut Benggala 3 di Langkat agar pada bulan depan sudah dialirkan untuk industri di Sumut," tambahnya.
Johan meminta agar nantinya harga gas dari Benggala 3 tidak dinaikkan oleh PT Pertamina EP dan PGN. Pun, gas dari Tangguh, Papua yang dijual ke China hanya US$3 per MMbtu agar juga dapat diberikan kepada industri di dalam negeri.
"Semuanya kami minta untuk mendukung kemandirian industri dan peningkatan daya saing di Sumut," kata Johan.
