Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS: Pemerintah Berharap Limpahan Investor

Pemerintah berharap mendapat limpahan investor yang tidak dapat ditampung oleh Singapura dengan mengembangkan kawasan perdagangan bebas di Batam, Bintan, dan Karimun.
Aktivitas perdagangan di pelabuhan/Bisnis.com
Aktivitas perdagangan di pelabuhan/Bisnis.com
Bisnis.com, JAKARTAPemerintah berharap mendapat limpahan investor yang tidak dapat ditampung oleh Singapura dengan mengembangkan kawasan perdagangan bebas di Batam, Bintan, dan Karimun.
 
Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Staf Presiden, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Singapura terkait pembentukan kawasan perdagangan bebas segera direalisasikan.
 
Menindaklanjuti pertemuan Presiden dengan PM Singapura mengenai Batam, Bintan, Karimiun untuk menjadi terpadu, sehingga investasi yang datang dari berbagai negara lebih bagus, katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/8).
 
Luhut menuturkan pemerintah akan memastikan perbaikan dan kemudahan pengurusan izin di tiga daerah tersebut. Dengan begitu, Batam, Bintan, dan Karimun akan menjadi wilayah alternatif bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya.
 
Menurutnya, pemerintah menyasar investor yang sudah tidak bisa ditampung lagi oleh Singapura, seperti pada industri minyak. Pengembangan ketiga daerah tersebut juga akan memberikan nilai tambah dan efek bergulir kepada pengembangan perekonomian masyarakat.
 
Banyak dari Singapura yang sudah tidak bisa ditampung. Itu kita bisa kelola, dan akan memberikan nilai tambah untuk Indonesia, ujarnya.
 
Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan akan membangun kantor khusus yang menangani persoalan kawasan perdagangann bebas di Batam, Bintan, dan Karimun. kantor tersebut akan menyelesaikan persoalan regulasi, dan kewenangan daerah di ketiga wilayah itu.
 
Selama ini, ketiga kawasan tersebut menjadi tujuan utama investor asal Singapura untuk mengembangkan usahanya, karena lokasinya yang relatif dekat. Akan tetapi, rumitnya perizinan dan regulasi investasi dalam negeri dianggap menghambat alur investasi.
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Lili Sunardi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper