Bisnis.com, JAKARTA—Alokasi anggaran pengadaan lahan untuk pembangunan proyek infrastruktur di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2016 hanya mencapai Rp4,7 triliun.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Taufik Widjoyono mengatakan alokasi anggaran pengadaan lahan tersebut tidak mencukupi untuk mengejar target-target besar pemerintah hingga 2019 mendatang.
Menurutnya, Kementerian PUPR membutuhkan setidaknya Rp10 triliun untuk pengadaan lahan infrastruktur tahun depan. Rencana alokasi tersebut meningkat dibandingkan alokasi tahun ini yang menurutnya mencapai Rp9 triliun.
Namun demikian, alokasi anggaran untuk Kementerian PUPR dalam RAPBN 2016 hanya mencapai Rp103,8 triliun, atau turun 12,4% dari anggaran APBN-P 2015 yang mencapai Rp118,5 triliun.
Keterbatasan anggaran tersebut menuntut Kementerian PUPR untuk menyesuaikan kembali pengalokasian anggaran untuk proyek-proyek di tahun anggaran 2016. Taufik mengungkapkan ada kemungkinan pihaknya akan merelokasi sejumlah anggaran proyek kontraktual tahun anggaran 2016 ke dalam anggaran pengadaan lahan.
“Kita mungkin akan lakukan prioritasisasi lagi. Misalnya mungkin ada pekerjaan fisik atau konstruksi yang tidak terlalu penting kita tunda dulu, kita alihkan anggarannya ke tanah. Tapi nanti masih harus dibicarakan lagi secara internal,” katanya saat dihubungi Bisnis.com, Kamis (20/8).
Alokasi anggaran senilai Rp4,7 triliun tersebut akan dibagi ke setiap direktorat jenderal yang membutuhkan, seturut skala kebutuhan. Alokasi terbesar menurutnya ialah untuk ditjen Bina Marga untuk pengadaan lahan bagi jalan tol.
Menuruntya, untuk sementara anggaran yang terbatas tersebut akan dialokasikan terutama untuk proyek-proyek yang harus mulai dikerjakan di 2017.
“Kita lihat dulu, mana yang harus dikerjakan di 2017 ya kita harus sediakan tanahnya di 2016. Tapi kita harap kalau bisa kita targetkan dapat Rp10 triliun,” katanya.
