Bisnis.com, JAKARTA-- PT Djakarta Lloyd meminta kepada pemerintah untuk memberi subsidi bagi keberlangsungan operasional kapal dengan wujud public service obligation (PSO).
Direktur Utama PT Djakarta Lloyd Arham S Torik meyakini pemberian subsidi itu hanya akan berlangsung selama tiga tahun sembari pelayaran niaga milik negara itu mendatangkan kapal-kapal berukuran besar.
Kebutuhan PSO sekitar Rp200 miliar per tahun untuk operasional kapal ini akan dimanfaatkan Djakarta Lloyd untuk menjalankan rute-rute pelayaran yang tidak menarik bagi swasta. Lebih dari itu, dia berharap Djakarta Lloyd akan memberikan jadwal kepastian kapal.
" Kita butuh dukungan dari pemerintah selama tiga tahun tapi bukan untuk selamanya untuk melihat potensi pasar sebenarnya seperti apa. Djakarta Lloyd yang akan memberikan kepastian kapan kapal akan tiba disana," jelasnya, Selasa (18/8/2015).
Dia meyakini dengan terjadwalnya kapal secara regular dan pasti akan mendorong pembangunan infrastruktur di sekitar daerah asal dan tujuan. Dia berharap implementasi dari subsidi pelayaran ini dapat terealisasi pada tahun depan.
Operasional kapal dilakukan dengan menjalankan kapal-kapal berukuran 1.600 TEUs yang saat ini dimiliki. Seperti diketahui, Djakarta Lloyd bakal memperoleh kucuran dana dari pemerintah sebesar Rp350 miliar dari yang diajukan sebesar Rp800 miliar. Suntikan modal itu akan digunakan untuk pengadaan satu unit kapal besar.
Selain itu, perbaikan dua unit kapal berukuran 1.600 TEUs dan tiga unit kapal berukuran 400 TEUs serta yang dimiliki juga akan diselesaikan pada tahun ini melalui dana tersebut.
"Bagaimana kita bangun pelabuhan kalau misalnya regular liner enggak ada sehingga kalau kita mau angkut material dari Jawa, pengguna harus charterkapal karena tidak ada yg ke sana," katanya.
