Bisnis.com, JAKARTA – Sejalan dengan upaya desentralisasi anggaran yang dimulai tahun depan, pemerintah pusat diimbau untuk membuat regulasi terkait kewajiban bagi tiap pemerintah daerah agar mengalokasikan dana sebagai penggerak sektor UMKM.
Pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy mengatakan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia seharusnya terus diberikan stimulus agar terus bergerak untuk mengakselerasi pertumbuhan laju produk domestik bruto (PDB).
“Politik anggaran itu bicara soal alokasi, distribusi, stabiliasi, dan regulasi. Kalau dalam Rp782,2 triliun [alokasi dana transfer daerah dan dana desa 2016] tidak ada lokasi ke UMKM ya tidak ada gunanya,” tegasnya dalam sebuah diskusi, Sabtu (15/8/2015).
Selain memberikan stimulus fiskal ke sektor tersebut, dia berujar pemerintah daerah juga harus memilah jenis UMKM yang bernilai jual dan berdaya saing yang luar biasa. Sejalan dengan itu, harus ada partisipasi rakyat dalam langkah pengawasan pembiayaan.
Penguatan sektor ini, sambung Ichsanuddin, sangat penting untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Namun, dia menyayangkan dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, tidak ada penekanan pemerintah dalam menyongsong MEA.
Padahal, negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand sudah menyiapkan ‘peperangan’ secara struktural da sistematik. Salah satunya dengan memperkuat sektor UMKM dengan penggabungan knowledge base dan market base.
“Indonesia ini enggak jelas arah kesiapannya. Yang jelas RAPBN 2016 tidak menyiapkan ini masuk ke dalam MEA. Modal infrastruktur kan juga tidak bisa terealisasi dalam waktu dekat,” paparnya.
