Bisnis.com, KENDARI - Pencegahan illegal logging melalui koperasi mantan penebang liar yang terakomodasi oleh sejumlah LSM tak lantas membuat bisnis kayu jati di Konawe Selatan bertahan lama dan membutuhkan investor.
Anggota Badan Pengawas Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL) Abdul Khalik memaparkan pada 2003 pihaknya mengakomodasi pemberantasan illegal logging dengan membentuk koperasi yang bisa memberikan sumber pendapatan bagi para mantan penebang liar.
"Oleh sebab itu KHJL ini lahir karena sulit meredam arus illegal logging. Sekalipun pemerintah memiliki dana tetapi tidak melibatkan masyarakat di dalamnya itu sulit," kata Abdul Khalik, Rabu (5/8/2015) di Kabupaten Konawe Selatan, Kendari, Sulawesi Tenggara.
Inovasi membawa KHJL berhasil meraih sejumlah sertifikasi pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan bernilai bisnis tinggi.
KHJL meraih sertifikasi FSC periode 2005-2010, FSC periode 2010-2015 dan sertifikat VLK (SVLK) periode 2011-2013. Prestasi sertifikasi ini membuat KHJL mampu mengurangi potensi illegal logging menjadi socialpreneur.
Bisnis ini sukses meningkatkan anggota koperasi pada 2005 hanya 120 anggota, kini tercatat mencapai 747 anggota. Setiap anggota masing-masing memiliki sekitar satu hektar lahan pohon jati.
Namun pada 2010, akibat meningkatnya jumlah sertifikasi kayu yang sejenis di hutan Jawa menyebabkan harga kayu dari Konawe Selatan kalah saing. Harga kayu dari KHJL semakin mahal karena tingginya biaya infrastruktur sehingga lambat laun KHJL mengalami penurunan permintaan.
"Kami berkomitmen tetap menjual harga standar sesuai sertifikasi. Namun memang akibatnya sekarang, buyer [pembeli] kami menurun," jelasnya.
Oleh sebab itu Abdul menekankan pentingnya perhatian dari pemerintah dan investor pada bisnis kayu jati di daerah yang tercatat pernah menorehkan sejarah prestasi tingkat internasional ini. Abdul memandang bisnis kayu jati ini memiliki potensi yang bagus bagi investor.
"Bisnis ini lahan empuk sebenarnya bagi investor. Kami pun KHJL bukan lagi memikirkan bagaimana illegal logging berhenti, tetapi bagaimana mendorong legal logging, inilah kewajiban menemukan solusinya," tambah Abdul.
