Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian berencana segera merehabilitasi ribuan hektare lahan puso atau gagal panen akibat kekeringan agar dapat kembali menghasilkan.
"Kita akan melakukan rehabilitasi agar petani tetap mendapat pendapatan dan menambah pompanisasi. Saat ini sawah yang terkena kekeringan 111 ribu hektare dan yang puso 8.900 hektare," kata Sekjen Kementerian Pertanian Hari Priyono di Jakarta pada Jumat (31/7/2015).
Dia mengemukakan ribuan lahan puso tersebut untuk saat ini tidak terlalu mengganggu produksi padi pada 2015, tetapi pemerintah tetap berupaya menjaga produksi padi sebagai upaya antisipasi kekurangan pangan akibat fenomena El Nino.
"Kenyataannya dari target 14 juta hektare yang ditanam, sampai Juli yang kekeringan 111 ribu hektare, angkanya relatif kecil. Lagipula lahan kekeringan ini hanya sedikit mengganggu angka ramalan produksi dari 75,5 juta ton ke 75,2 juta ton," tuturnya.
Hari menambahkan meskipun saat ini telah terjadi kekeringan dan lahan puso di beberapa daerah yang berpotensi mengganggu angka produksi padi, dampaknya belum seperti ketika terjadi gagal panen akibat El Nino pada 1997.
"Pada 1997 ada 28 ribuan yang puso. Kita sekarang punya antisipasi awal, yang 111 ribu hektar masih bisa kita selamatkan dengan effort sekarang ini. Pompanisasi ini akan dilakukan di daerah kekeringan seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Sulawesi Selatan," ujarnya.
Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) Adi Lumaksono menambahkan ada kemungkinan produktivitas padi berkurang akibat fenomena El Nino yang akan dihadapi sepanjang September-Oktober 2015.
Untuk itu, pembenahan dalam distribusi manajemen komoditas pangan terutama di daerah rawan kekeringan harus diupayakan, agar kebutuhan beras selalu terjaga dalam masa-masa kekeringan mendatang.
"Solusi untuk menahan agar produksi tidak turun tidak hanya soal impor, tapi juga manajemen distribusi barang. Karena ada provinsi yang menghasilkan (beras) tapi pada saat El Nino tidak bisa memenuhi kebutuhan karena masalah distribusi," katanya.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan ada sekitar total Rp3,5 triliun dana cadangan beras untuk raskin maupun dana cadangan pangan yang siaga dan siap dipakai apabila terjadi krisis produksi pangan.
Dana pengadaan tersebut bisa dimanfaatkan juga untuk pembuatan saluran irigasi baru maupun impor, namun kemungkinan tersebut masih melihat berapa perkiraan angka produksi beras dalam beberapa bulan ke depan.
"Dana raskin ada plus beras pemerintah dan cadangan pangan. Beras itu dibutuhkan sebagai cadangan apabila stoknya kering serta dikeluarkan kalau ada puso. Ini siap dipakai kalau terjadi krisis," kata Suahasil.
