Bisnis.com, JAKARTA--Peraturan Presiden yang menjadi payung hukum pembentukan Badan Pangan Nasional ditargetkan rampung sebelum Oktober 2015.
Presiden Joko Widodo menuturkan kemandirian pangan terus diupayakan melalui pembangunan infrastruktur pertanian, serta memperbaiki manajemen distribusi dan manajemen gudang pangan di Tanah Air.
Untuk itu, pemerintah mewacanakan pembentukan Badan Pangan Nasional.
"Badan Pangan yang sebelum Oktober ini akan kita selesaikan Perpresnya," ujarnya di sela-sela Silaturahmi ISEI di JCC, Kamis (9/7).
Menurut Jokowi, Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional dari produksi dalam negeri. Dengan begitu, impor produk pangan yang diestimasi mencapai Rp320 triliun per tahun dapat ditekan.
Selain segera membentuk Badan Pangan, pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan anggaran pertanian. Pada 2014, anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp15 triliun.
Pada periode Jokowi-JK, anggaran dinaikkan menjadi Rp31 triliun dan direncanakan naik hingga lebih dari Rp40 triliun pada tahun depan.
"Kita akan konsentrasi ke pangan, selesaikan produk pangan impor," imbuhnya.
Menurut Jokowi, manajemen gudang dan manajemen distribusi produk pangan merupakan kunci kecukupan pasokan dan stabilitas harga produk-produk pangan. Tak hanya itu, inflasi dari volatile foods juga diproyeksi dapat terkendali.
"Manajemen distribusi ke seluruh penjuru tanah air harus baik. Kita harus distribusikan ke 17.000 pulau. Tidak semudah negara lain yang lebih kecil dan di daratan. Kita 17.000 pulau, 34 provinsi, 500 lebih kabupaten/kota yang semuanya harus terdistribusi baik," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
