Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Perumnas ikut mengendalikan harga tanah untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan harga tanah yang stabil serta tidak terlalu tinggi diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan Program Sejuta Rumah untuk masyarakat.
“Kami berharap Perumnas bisa ikut mengendalikan harga tanah untuk mendukung terlaksananya Program Sejuta Rumah. Salah satunya dengan membuat bank lahan untuk lokasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2015).
Syarif menjelaskan kecepatan kenaikan harga tanah di lapangan sangat luar biasa yang terbentuk dari mekanisme pasar. Oleh karena itu, pemerintah berharap harga tanah yang ada saat ini tidak mengalami kenaikan cukup siginifikan sehingga harga jual rumah bersubsidi masih dapat dijangkau oleh MBR.
“Salah satu kendala utama dalam pembangunan rumah murah untuk MBR adalah masalah lahan yang harganya semakin tinggi. Apalagi lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh MBR saat ini sudah sulit dicari dan kalaupun ada harganya sudah melonjak,” terangnya.
Oleh karena itu, ia meminta kepada Perumnas sebagai salah satu BUMN yang fokus dalam pembangunan perumahan, untuk dapat mempersiapkan diri sedini mungkin agar harga lahan yang dimilikinya bisa menjadi penyeimbang dari harga lahan yang ada di sekitarnya.
Dengan demikian, harga lahan tidak bergerak naik, sehingga dapat mempengaruhi harga rumah murah yang akan diperuntukkan bagi MBR.
“Apabila di kota-kota besar harga tanahnya sudah terlalu tinggi maka Perumnas harus mendorong pembangunan rumah secara vertikal. Pemda juga harus mampu menyediakan lahan-lahan dengan harga yang terjangkau sehingga bisa memenuhi kebutuhan rumah masyarakatnya,” jelas Syarif.
Program Sejuta Rumah: Perumnas Diminta Ikut Kendalikan Harga Tanah
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Perumnas ikut mengendalikan harga tanah untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Dimas Novita Sari
Editor : Saeno
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
2 jam yang lalu
Ramalan Nasib United Tractors (UNTR) 2025
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
45 menit yang lalu
Prabowo Raih Komitmen Investasi US$7 Miliar dari BP, Ini Rinciannya
58 menit yang lalu
Kunjungan ke Inggris, Prabowo Raih Komitmen Investasi US$8,5 Miliar
3 jam yang lalu