Bisnis.com, JAKARTA - Kontribusi industri peternakan ayam, dalam perjalanan sejarah eksistensinya dalam bingkai pembangunan ekonomi Indonesia, tidak boleh dianggap sepele. Dari sisi ekonomi, perunggasan telah menyerap 2,5 juta tenaga kerja langsung dengan total omzet berkisar Rp120 triliun per tahun.
Namun, sektor ini, kini tengah menuju era kelam. Dalam kesendiriannya, industri ini terus digeluti persoalan yang disebabkan praktik bisnis kurang sehat di antara mereka. Peternakan rakyat kian tergencet dan di ambang kehancuran.
Dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diprakarsai Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia. terungkap ada beberapa permasalahan industri perunggassan.
Pertama, adanya kelebihan pasokan ayam sehingga harga ayam di pasar lokal menjadi tertekan.Pada sisi lain, kenaikan harga pakan dan biaya produksi terus melambung. Kondisi ini menyebabkan peternak rakyat semakin terjepit.
Kedua, feedmill di Indoensia menghasilkan 18,5 juta ton, sedangkan kebutuhan hanya 13 juta ton. Masih ada 5 juta yang belum terpakai.
Ketiga, pertumbuhan DOC mencapai 20%, sedangkan permintaan kurang dari 15%. Artinya ada kelebihan produksi yang menyebabkan harga ayam potong mudah jatuh. Peternakan ayam broiler dan petelur penghasil DOC sebagian besar merupakan perusahaan besar yang sudah menggunakan teknologi modern. Sebagian besar industri peternakan ayam komersial di Indonesia merupakan penanaman modal asing (PMA) yang mendominasi pasar, dengan menguasai sekitar 70%-80% pasar.
Beberapa waktu lalu Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementan mengakui tujuan pengembangan agribisnis komoditas unggas adalah (a) membangun kecerdasan dan menciptakan kesehatan masyarakat seiring dengan bergesernya permintaan terhadap produk yang aman dan berkualitas, (b) meningkatkan pendapatan peternak melalui peningkatan skala usaha yang optimal berdasarkan sumberdaya yang ada, (c) menciptakan lapangan kerja yang potensial dan tersebar hampir di seluruh wilayah, dan (d) meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan devisa negara.
Namun, kini, tujuan tersebut seperti jauh panggang dari api. Tugas pemerintah, sejauh ini, belum terlihat begitu tegas. Padahal, peranan pemerintah (a) melindungi industri ayam dalam negeri dari tekanan persaingan pasar global yang tidak adil, (b) mencegah persaingan tidak sehat antar perusahaan di pasar dalam negeri, (c) pengembangan sistem pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit menular, serta (d) dukungan pembangunan infrastruktur penunjang lainnya.
ISPI mendesak perlunya pengendalian impor grand parent stock (GPS) atau bibit ayam indukan akan menghadapi situasi sulit, karena pasar sistem perunggasan nasional sudah mengacu kepada liberalisme. Hal itu tertuang pada UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang merupakan revisi dari UU No. 6 Tahun 1967. Untuk itu, peran pemerintah sangat penting mengendalikan impor GPS yang saat ini dianggap berlebihan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
