Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memfokuskan kegiatan pada peningkatan kualitas TKI purna, yaitu TKI yang akan dipulangkan menjelang masa moratorium TKI ke negara-negara di Timur Tengah.
Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menyebutkan pihaknya akan memberikan pelatihan terhadap TKI purna tersebut hingga belasan ribu TKI. “Setahun targetnya 16.000 TKI Purna,” Kepala BNP2TKI Nusron Wahid saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2015).
Dalam menyiapkan program tersebut, Nusron menganggarkan Rp 49,7 miliar yang dipaparkan di depan Komisi IX DPR yang akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Namun, anggaran tersebut sempat mendapat beberapa kritikan dari anggota Komisi IX.
Meskipun mendapat beberapa kritikan, Nusron menyatakan, pihaknya siap melaksanakan program TKI purna tersebut agar para mantan TKI yang dipulangkan dalam masa moratorium tersebut menjadi keratif dan mandiri.
"Berapapun anggarannya, kita laksanakan. Jangan terpaku sama anggaran," tandas Nusron Wahid.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron Wahid memaparkan soal 8 program prioritas nasional dan 12 program prioritas lembaga di depan anggota Komisi IX DPR RI. Salah satu alokasi anggaran besar yang dikeluarkan oleh BNP2TKI ialah untuk pemberdayaan TKI Purna.
Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati mengapresiasi BNP2TKI soal rancangan penggunaan anggaran belanja yang digunakan BNP2TKI. Dari situ terlihat porsi paling besar digunakan untuk belanja kepentingan publik, sedangkan sisanya baru digunakan untuk belanja kepentingan rutin.
"Saya apresiasi BNP2TKI yang sudah menggambarkan prosentase anggaran belanja publik dan rutin, baru ada kementerian/lembaga yang menggambarkan prosentase seperti ini, dan saya sudah melihat disini bahwa BNP2TKI sudah mengutamakan pelayanan bagi masyarakat," ujar Okky Asokawati.
