Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai sistem perekonomian yang berkembang saat ini semakin jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Pancasila.
Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan hal itu terlihat dari distribusi aset-aset dan kekayaan negara yang terkanalisasi ke para pemilik modal besar dan semakin tertutup terhadap para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan masyarakat luas.
Sebagai contoh, lanjut Bahlil, lembaga keuangan seperti perbankan, pembiayaannya hanya dapat diakses oleh mereka yang punya jaminan aset yang besar dan sudah mapan.
“Ini bukan soal pemerintahan, tapi ini soal sistem yang dibangun sendiri sejak reformasi, yang sangat liberal dan melupakan azas pemerataan dan keadilan sosial,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Senin (1/6/2015).
Dia menjelaskan banyak pelaku UKM yang ditolak mentah-mentah oleh perbankan saat mengajukan kredit. Bahkan mereka ditolak oleh bank-bank milik negara yang modalnya dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat.
Perbankan tersebut, kata Bahlil justru kian gencar memberikan pembiayaan kepada korporasi dari grup-grup usaha swasta besar di Tanah Air.
"Akses UKM ke perbankan semakin berat sebab dibebani suku bunga 19-23%. Sementara itu, untuk korporasi hanya sebesar 10% dan sektor ritel 11%-12%," paparnya.
Meskipun demikian, ia memahami pembiyaan kepada korporasi besar merupakan cara perbankan untuk mewujudkan prinsip good corporate governance.
Namun, Hipmi menilai sistem yang berkembang sekarang tidak membuka kanal yang lebih luas bagi pelaku UKM untuk memperoleh alternatif pembiayaan.
Menurutnya, bila sistem tersebut tak juga diperbaiki, maka dalam jangka panjang akan sangat berbahaya bagi bangsa karena menciptakan gap atau ketimpangan yang sangat besar.
Oleh karena itu, Hipmi mengingatkan agar perekonomian tidak bisa secara mentah-mentah diserahkan kepada mekanisme pasar sepenuhnya.
Dia berpendapat mekanisme pasar memunculkan pihak yang kuat dan mematikan yang lemah. Hipmi meminta agar kebijakan ekonomi ke depan harus menunjukkan keberpihakan kepada pelaku UKM dan masyarakat lebih luas.
“Baik di politik anggaran, industri, bahan baku, akses perbankan, dan sebagainya harus menunjukan keberpihakan. Itulah mengapa ada yang namanya negara yang wajib hukumnya melakukan intervensi terhadap sistem perekonomian yang tidak adil,” jelasnya.
