Bisnis.com, YOGYAKARTA -- Mesti tidak semeriah peringatan Hari Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus, hari lahirnya Pancasila setiap 1 Juni diperingati dengan caranya tersendiri.
Selain Presiden dan sejumlah petinggi serta elit politik negeri ini melakukan upacara di makam Bung Karno di Blitar, Jatim, di Yogyarkarta berlangsung Kongres Pancasila VI dengan tema "Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggi" di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin.
Dalam Kongres tersebut, ekonom Universitas Gadjah Mada Revrisond Baswir menyebut bahwa penerapan sistem ekonomi Pancasila di Indonesia perlu kembali digalakkan agar tidak terjebak pada sistem ekonomi kapitalis. Di sisi lain, ia menilai saat ini terkesan masyarakat kesulitan untuk mengatakan antikapitalisme.
"Tanpa adanya demokrasi ekonomi yang mengacu Pancasila hanya akan membuat kaum kapital merajalela di Indonesia," kata Revrisond.
Menurut dia, implementasi nilai Pancasila khususnya menyangkut nilai "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoneiosa" dapat diterapkan dalam berbagai aspek mencakup sosial, budaya, politik, serta ekonomi.
Dalam aspek ekonomi, menurut dia, masyarakat yang betul-betul mengamalkan Pancasila akan lebih memilih pada konsep ekonomi yang berbasis pada demokrasi dan kerakyatan.
"Namun entah mengapa sepertinya sekarang sulit sekali masyarakat mengatakan 'antikapitalisme'," kata Revrisond.
Dengan sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila, katanya, kemakmuran bukan hanya diperuntukkan bagi orang per orang, melainkan diprioritaskan bagi masyarakat luas.
"Dalam konteks tersebut pencapaian kemakmuran diterapkan dengan prinsip kebersamaan," kata dia.
Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM Wihana Kirana Jaya mengatakan konsep pembangunan ekonomi berbasis Pancasila menekankan pentingnya spirit bersama membangun bangsa mulai diri sendiri, keluarga, komunitas desa, kecamatan, hingga kabupaten, provinsi dan negara, dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat guna mengatasi masalah ketimpangan.
Menurut Wijaya, pemerintah juga harus hadir dalam ekonomi kerakyatan dengan memberikan dukungan nyata kepada petani, nelayan, koperasi, dan usaha mikro.
"Dukungan bisa berbentuk permodalan, peningkatan kapasitas, hak atas tanah, serta meningkatkan etos kerja berbasis kearifan lokal," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
