Bisnis.com, JAKARTA – Peneliti Center for Public Policy Transformation, Wicaksono Sarosa menilai wacana yang dilontarkan Megawati Soekarnoputri soal pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Palangkaraya dinilai kurang tepat.
Beberapa hari lalu, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri melontarkan kembali wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Palangkaraya. Alasannya, kota tersebut terletak di Pulau Kalimantan yang aman dari bahaya bencana alam.
Namun, menurut peneliti Center for Public Policy Transformation, Wicaksono Sarosa, ide tersebut kurang tepat setidaknya bila ingin diwujudkan dalam waktu dekat. Menurut pakar tata kota ini, rencana itu secara teknis dimungkinkan tetapi mengandung moral hazard bagi pemerintah.
“Kalau Ibu Kota pindah ke Kalimantan misalnya, pasti pemerintah lebih memikirkan untuk melayani dirinya sendiri. Mereka akan habiskan anggaran untuk bangun istana, gedung pemerintahan, dan infrastruktur lain ketimbang memenuhi kebutuhan rakyat,” katanya saat acara diskusi soal kota cerdas di Jakarta, Senin (1/6/2015).
Wicak mengatakan saat ini pemerintah belum berhasil memenuhi kebutuhan dasar warga termasuk di bidang sarana dan prasarana. Bahkan, tambah Wicak, di daerah sekitar Jakarta pun masih terlihat ketimpangan pembangunan.
“Banyak juga contoh di daerah-daerah ketika pemerintah setempat membangun gedung-gedung dengan biaya besar. Kontras dengan keadaan warga,” sambungnya.
Menurut Wicak, kondisi Indonesia berbeda dengan Malaysia yang beberapa tahun lalu memindahkan Ibu Kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Di negeri jiran itu, pemerintah lebih dahulu menyejahterakan warganya sehingga, secara moral dan kebutuhan, relokasi pusat pemerintahan memang pantas dilakukan.
