Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah berencana untuk membentuk tim kecil untuk melaksanakan studi penetapan lokasi pengganti pelabuhan Cilamaya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan pihaknya saat ini tengah mengkaji kemungkinan untuk tidak melibatkan konsultan asing dalam melaksanakan studi penetapan lokasi.
“Belum tentu pakai konsultan. Bisa saja Bappenas sendiri yang melakukan studi dengan membentuk tim kecil, karena tinggal penyempurnaan kajian saja,” kata Andrinof, Minggu (10/5/2015).
Menurutnya, usulan pembentukan tim kecil ini akan segera diajukan dan dibahas oleh kementerian terkait seperti Kementerian Bidang Koordinator dan Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Perhubungan.
“Tim kecil ini juga baru bisa jalan kalau sudah dapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait,” ujarnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Deddy S. Priatna menegaskan pemerintah tidak akan melibatkan konsultan asal Jepang yang diwakili oleh Badan Kerjasama Internasional Jepang/Japan Cooperation Agency (JICA) untuk melakukan studi penetapan lokasi.
Ia menuturkan alasan pemerintah tidak melibatkan konsultan Jepang ialah untuk menghindari adanya konflik kepentingan, pasalnya yang berminat dalam pembangunan proyek pelabuhan tersebut ialah investor asal Jepang.
"Konsultan dalam pelaksnaan studi ini nanti harus independen, enggak boleh JICA. Kalau bisa lebih baik didanai pemerintah konsultannya," tuturnya.
Menurutnya, konsultan independen yang dibentuk ini akan diberi penugasan untuk melakukan studi penetapan lokasi dan diberi waktu selama 9 bulan, agar proses studinya bisa dilakukan secara menyeluruh dan lengkap.
Lebih lanjut, dia menegaskan proses studi yang akan dilakukan ini nantinya akan dilakukan pada tahapan awal kembali. Pasalnya hasil studi yang dilakukan JICA kemarin dinilai tidak dapat digunakan lagi karena tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Harus studi ulang, sebab data yang kemarin diberikan itu tidak begitu lengkap. Anjungan-anjungan yang ada disana tidak dimasukkan dalam data," imbuhnya.
Mengenai biaya untuk pelaksanaan studi ulang, Bappenas memperkirakan biaya yang dibutuhkan mencapai US$1,5 juta-US$2 juta. Jumlah tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya studi yang telah dikeluarkan oleh Jepang yaitu US$2,5 juta-US$3 juta.
Seperti diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya telah membatalkan proyek pembangunan pelabuhan Cilamaya dan berencana untuk merelokasi proyek tersebut sejauh 100 km. Sejumlah daerah yang dinilai potensial di kawasan Jawa Barat yang saat ini tengah dipertimbangkan antara lain ialah Subang, Indramayu, dan Cirebon.
