Pemerintah akan memberikan penugasan khusus kepada PT Pertamina (Persero) untuk mempercepat pembangunan kilang berkapasitas 300.000 barel per hari (bph) di Bontang, Kalimantan Timur.
I.G.N. Wiratmaja Puja, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan sebelumnya pembangunan kilang di Bontang menggunakan skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS). Namun, pemerintah akan mengganti skema tersebut dengan penunjukan khusus kepada Pertamina.
Skema penugasan khusus berbeda dengan mekanisme KPS. Dalam KPS, Pertamina harus melakukan tender untuk mencari mitra. Sementara itu, dalam skema penugasan khusus Pertamina dibolehkan untuk menunjuk langsung mitra yang akan diajak membangun kilang.
"Dia memilih mitra sendiri, bisa melalui lelang atau enggak, yang penting kredibel," katanya seusai Pelantikan Pejabat Eselon I dan Eselon II Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis (7/5).
Dia menjelaskan perubahan skema diperlukan untuk mempercepat realisasi pembangunan kilang. Jika menggunakan skema KPS, dia memprediksi pembangunan kilang membutuhkan waktu 10 tahun atau baru bisa beroproduksi pada 2025.
Jika menggunakan penugasan khusus, tambahnya, kilang bisa beroperasi dalam enam tahun mendatang atau pada 2020. Wiratmaja mengemukakan penugasan khusus kepada Pertamina akan dituangkan melalui Peraturan Presiden.
Perpres diperlukan karena persoalan pembangunan kilang menyangkut birokrasi lintas kementerian dan lembaga. Dia menargetkan Perpres terbit pertengahan tahun ini sekitar Juli atau Agustus.
Selanjutnya, front end engineering design (FEED) bisa dimulai tahun depan, kemudian lelang konstruksi dilakukan.
Adapun mengenai mitra dan pemasok, dia menuturkan telah ada beberapa negara yang mengajukan minat. Bahkan, Iran dan Irak telah bersedia menyuplai minyak mentah sebesar 300.000 bph. "Iran dan Irak memberikan potongan harga," ungkapnya.
Menurutnya, dengan potongan harga tersebut maka keekonomian kilang akan meningkat. "Kalau minyak dapat G to G ada diskon yang bisa menaikkan IRR [tingkat pengembalian atau bagi hasil internal atau internal rate of return]," jelasnya.
Menurut Wiratmaja, mitra-mitra tersebut bisa menjadi pemasok minyak mentah sekaligus mitra pembangun kilang. Di sisi lain, opsi sebagai pemasok minyak mentah saja juga masih dibuka.
Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said menyampaikan pembangunan kilang telah menjadi program prioritas nasional. Dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, Indonesia harus membangun delapan kilang dengan rincian empat kilang baru dan empat peningkatan kapasitas kilang eksisting.
"Kita sudah sepakat delapan kilang harus terjadi pada 2025," tuturnya.
Empat kilang baru yang akan dibangun masing-masing berkapasitas 300.000 barel per hari (bph). Biaya investasi yang dibutuhkan kira-kira Rp100 triliun hingga Rp200 triliun per kilang. Sebagian besar kilang dibangun kombinasi petrochemical complex.
Sementara untuk revitalisasi empat kilang merupakan program sama yang digagas oleh Pertamina melalui Refinery Development Masterplan Program (RDMP).
RDMP bertujuan menaikkan kapasitas empat kilang milik Pertamina dari 800.000 barel per hari menjadi 1,6 juta barel per hari.
Dia mengemukakan pembangunan dan revitalisasi kilang dilakukan untuk mengamankam kebutuhan BBM yang naik 4% setiap tahun. Dalam 10 tahun mendatang, kebutuhan BBM mencapai 2,5 hingga 2,6 juta barel per hari.
