Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menko Sofyan Djalil: Percepatan Pembangunan Kilang Jadi Prioritas Nasional

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan percepatan pembangunan empat kilang baru akan dijadikan prioritas nasional.
Ilustrasi: Kilang minyak dan gas/Bisnis.com
Ilustrasi: Kilang minyak dan gas/Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan percepatan pembangunan empat kilang baru akan dijadikan prioritas nasional.

Program percepatan ini akan disandingkan dengan proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW).

Sofyan mengatakan percepatan pembangunan kilang itu dibutuhkan lantaran selama ini Indonesia masih kekurangan bahan bakar minyak.

"Ya [percepatan perlu] karena kita kekurangan produk, nah itu untuk proyek nanti diinisiasi oleh Pertamina," kata Sofyan di Kantornya, Selasa (5/5/2015).

Awalnya, pihaknya akan membahas masalah percepatan kilang tersebut dengan beberapa menteri terkait dalam rapat koordinasi yang dijadwalkan Selasa (5/5).

Namun karena Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro masih berada di luar negeri, rapat tersebut ditunda.

Untuk memuluskan langkah tersebut, pemerintah akan menerbitkan peraturan presiden (Perpres) yang mempercepat pembangunan empat kilang baru dalam sepuluh tahun.

Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), I.G.N. Wiratmaja menyatakan pembangunan empat kilang baru dan empat kilang revitalisasi dalam kurun waktu 10 tahun hingga 2025 telah disepakati.

Menurutnya, Perpres diperlukan karena pembangunan kilang tidak bisa dilakukan dengan skema bisnis biasa yang membutuhkan waktu lama. Berdasarkan pengalaman selama ini, kilang akhirnya tidak jadi terbangun.

Perpres tersebut akan memuat regulasi khusus untuk mempercepat pembangunan kilang. Skema pembangunan kilang akan mirip dengan percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt.

Dalam Perpres yang akan terbit, pembangunan kilang bisa dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) atau perusahaan swasta. Pemerintah tengah mendiskusikan beberapa opsi skema. Salah satu skema yang dikaji yakni pembangunan kilang tanpa melalui lelang dan mekanisme kerja sama pemerintah swasta (KPS).

Di luar itu, sejumlah insentif dan regulasi khusus juga akan dimasukkan dalam peraturan presiden yang ditargetkan selesai tahun ini.

Empat kilang baru yang akan dibangun masing-masing berkapasitas 300.000 barel per hari (bph).

Biaya investasi yang dibutuhkan kira-kira Rp100 triliun hingga Rp200 triliun per kilang.

Sebagian besar kilang dibangun kombinasi petrochemical complex.

Jika Perpres diterbitkan tahun ini, dia mengharapkan pembangunan kilang bisa dimulai tahun depan.

Sementara untuk revitalisasi empat kilang merupakan program sama yang digagas oleh Pertamina melalui Refinery Development Masterplan Program (RDMP).

RDMP bertujuan menaikkan kapasitas empat kilang milik Pertamina dari 800.000 barel per hari menjadi 1,6 juta barel per hari.

Dia mengemukakan pembangunan dan revitalisasi kilang dilakukan untuk mengamankan kebutuhan BBM yang naik 4% setiap tahun.

Dalam 10 tahun mendatang dia memperkirakan kebutuhan BBM mencapai 2,5 hingga 2,6 juta barel per hari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper