Bisnis.com, BITUNG - Perusahaan pelayaran peti kemas, Maersk Line Indonesia, mengharapkan agar pemerintah daerah bisa mengeluarkan kebijakan strategis untuk meningkatkan jumlah peti kemas di pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.
General Manager Marketing Maersk Line Indonesia M. Sofyan mengungkapkan seiring dengan adanya kebijakan moratorium yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat memukul pelaku usaha di sektor perikanan di Sulawesi Utara.
Akibat moratorium itu, lanjutnya, pelaku usaha perikanan di Sulawesi Utara mengungkapkan ada penurunan pasokan ikan. Bahkan, penurunannya mencapai 50%.
Padahal, sejumlah peti kemas yang berasal dari pelabuhan Bitung yang dikirim melalui perusahaannya sebagian besar merupakan produk ikan olahan seperti ikan kaleng. "Penurunan peti kemas mencapai 15%," katanya, Kamis (30/4/2015).
Untuk itu, dia berharap agar pemerintah daerah setempat baik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun Pemerintah Kota Bitung bisa mengeluarkan kebijakan strategis untuk meningkatkan arus peti kemas di pelabuhan Bitung.
Misalnya, dengan membuat aturan dengan pembukaan jalur pelayaran peti kemas dari pelabuhan sekitar menuju pelabuhan Bitung. "Dijadikan semacam hub peti kemas dari pelabuhan-pelabuhan sekitar," katanya.
Namun, jelasnya, untuk kawasan Indonesia timur, pelabuhan Bitung merupakan salah satu pelabuhan yang telah memenuhi standar. "Hanya saja, saya harap ke depan pelabuhan ini terus dikembangkan. Tadi saya sudah bicara dengan pengelola pelabuhan dan memang ada komitmen untuk pengembangan pelabuhan ini ," ujarnya.
