Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta kembali mengevaluasi target produksi lima komoditas strategis yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di sektor pertanian. Pemerintah juga diminta merevisi strategi yang digunakan untuk mencapai target tersebut.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menekankan target swasembada pangan seharusnya menempatkan petani sebagai aktor utama, bukan sekadar menjadi rantai terbawah dalam skema industrialisasi sektor pertanian. Dalam hal ini, lanjutnya, peran pemerintah adalah menyediakan infrastruktur serta fasilitas yang membantu produksi petani rakyat.
Demikian pula, Henry menilai perlu dilakukan manajemen ulang pola kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan komoditas pertanian unggulan. Saat ini, menurutnya, pola kerja sama antara bank, swasta, dan petani rakyat dalam pengadaan fasilitas pembiayaan dan bibit masih tidak menguntungkan petani kecil karena semua sudah terikat dan petani hanya menjadi buruh.
“Sekarang ini pada akhirnya terjadi korporatisasi pangan karena semua diambil alih korporasi, mulai dari benih, pupuk, pestisida, hingga pengolahan hasil panen,” ujarnya, Selasa (28/4/2015).
Henry juga mengkritisi konsep kesepakatan kerja sama negara-negara Asean di bidang pertanian yang disebut dengan Grow Asia. Menurutnya, konsep Grow Asia hanya akan menguntungkan perusahaan transnasional yang bergerak di sektor pertanian dan memberi kesempatan mereka untuk semakin menguasai lahan-lahan di wilayah Asia.
