Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

MTI: Tak Perlu BUMN Khusus bagi Kereta Cepat

Masyarakat Transportasi Indonesia menilai pemerintah tidak perlu membangun BUMN khusus guna mengelola kereta cepat.
Hadijah Alaydrus
Hadijah Alaydrus - Bisnis.com 27 April 2015  |  19:13 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA—Masyarakat Transportasi Indonesia menilai pemerintah tidak perlu membangun BUMN khusus guna mengelola kereta cepat.

Wakil Ketua Bidang Riset dan Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan sebaiknya penyelenggaraan kereta cepat diserahkan ke pihak swasta.

“Lebih baik uangnya dipakai untuk pembangunan sarana transportasi di wilayah lain,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (27/4).

Namun, Djoko tetap mendukung pembangunan kereta cepat ini yang menurutnya telah melalui studi Japan International Cooperation Agency pada tujuh tahun silam.

Dalam studinya, JICA merencanakan kereta cepat ini akan melewati rute Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surabaya dan selesai pada 2016.

Artinya, lanjut Djoko, pangsa pasar kereta cepat adalah para pengguna pesawat terbang. Menurutnya, kereta cepat ini efektif dalam mengurangi kapasitas penumpang di bandara.

“Tinggal pembiayaannya. Tidak apa-apa tiketnya semahal pesawat tetapi keuntungannya empat atau lima jam sudah langsung ke pusat kota,” jelas Djoko.

Djoko mengatakan Perancis dan Korea Selatan yang membangun kereta cepat berhasil mengurangi kepadatan bandara karena sifat moda transportasi ini yang efisien.

Perancis contohnya, perjalanan dari Paris ke Brussel dapat ditempuh 4 jam sehingga banyak maskapai penerbangannya rontok karena masyarakatnya beralih ke kereta cepat

Sementara itu, di Korea Selatan, kereta cepat datang 10-15 menit sekali dan moda transportasi ini berhasil menyedot 150.000 lebih penumpang sehari.

Bila Indonesia akan membangun kereta cepat, Djoko berharap pembangunannya tidak hanya sampai Bandung, seperti proyek Indonesia dan China. “Terlalu pendek harus sekalian Surabaya dengan jalur sendiri,” tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan China telah menandatangani nota kesepahaman pendanaan kereta super cepat Jakarta-Bandung (high speed train).

Nota ini ditandatangani antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional China (RRC).

Terkait dengan kereta cepat, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pembangunan infrastruktur dalam tanggung jawab Kementerian Perhubungan berdasarkan arahan Presiden fokus kepada daerah tertinggal yang pembangunannya masih kurang, seperti daerah rawan bencana, dan daerah terluar.

“Bila uang APBN dipakai untuk membangun kereta cepat berarti arah pembangunan pemerintah berubah. Saya belum dapat arahan itu sampai terakhir rapat kabinet Senin minggu lalu [13 April 2015],” jelas Jonan, Senin (20/4).  

Namun, Jonan tetap mendukung pembangunan kereta cepat selama dilakukan swasta dan tidak memakai APBN.

Berdasarkan data Bisnis, BUMN konstruksi Indonesia bersama perusahaan China membentuk konsorsium untuk studi proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung

Untuk Konsorsium BUMN Indonesia dipimpin oleh PT Wijaya Karya (Persero), sedangkan China diwakili oleh China Railway. 

Anggota konsorsium BUMN ini sendiri antara lain Jasa Marga, PTPN VIII, INKA, dan LEN Industri. Sementara itu, anggota konsorsium dari China antara lain China Railway International, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, The Tird Railway Survey and Design Institute Group Corporation (TSDI), China Academy of Railway Sciences, CSR Corporation, China Railway Signal and Commucation Corporation.

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bumn Kereta Cepat
Editor : Rustam Agus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top