Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah menyatakan pagu indikatif anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2016 adalah Rp102,56 triliun dengan alokasi terbesar pada bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Perumahan Rakyat.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan alokasi anggaran tersebut terungkap dalam dalam arahan Menteri Keuangan dalam pra musrenbangnas.
Sebelumnya, Menteri PU-Pera melalui Surat No. KU.01.01-Mn/270 tanggal 20 Maret 2015 perihal Rencana dan Usulan Pendanaan Program dan Kegiatan Kementerian PU-Pera Tahun 2016 telah mengusulkan kebutuhan pendanaan untuk tahun 2016 sebesar Rp178,22 triliun.
“Ini kan baru awal berdasarkan prediksi revenue tahun depan, masih sangat mungkin lebih tinggi. paling tidak minimal sama dengan tahun ini,” katanya, Selasa (21/4/2015).
Meski demikian, menurutnya dalam pembicaraan informal pihaknya masih akan mendapat tambahan anggaran sekitar Rp19 triliun.
“Kalau dapat tambahan Rp19 triliun, itu akan diprioritaskan untuk SDA dan perumahan, karena konektivitas sudah cukup besar porsinya dalam anggaran Rp102 triliun itu,” katanya.
Menurut Basuki, penanganan 2016 akan lebih fokus menyelesaikan target atau sasaran strategis Kementerian PU-Pera.
Untuk itu, pihaknya juga akan melakukan percepatan penyiapan readiness criteria proyek-proyek pemeritah, yang mencakup studi kelayakan, detail engineering design (DED), analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), dan pengadaan lahan. Proses penyiapan proyek multiyears pun akan dilakukan lebih awal.
“Selain itu, pemaketan untuk tahun depan juga tidak lagi kecil-kecil. Akan kami perbesar supaya lebih efektif. Saya kira nanti akan lebih siap dibanding tahun ini,” katanya.
Alokasi APBNP Kementerian PU-Pera untuk tahun ini naik sekitar 50% dibanding 2014, dari Rp78,71 triliun menjadi Rp118,54 triliun. Akan tetapi, penyerapannya hingga saat ini belum berjalan optimal.
Per tanggal 20 April 2015, progres penyerapan anggaran baru mencapai 2,41%, padahal targetnya setidaknya 11,07%. Sementara itu, progres fisik baru mencapai 3,39% dari rencana 12,88%.
Sementara itu, waktu efektif untuk pelaksanaan anggaran tinggal tujuh hingga delapan bulan lagi. Dengan demikian, untuk mengejar ketertinggalan, progres yang harus dicapai setidaknya Rp14,46 triliun per bulan, atau Rp578,45 miliar per hari.
Untuk itu, Basuki mengaku telah mendesak seluruh jajaran di Kementerian PU-Pera untuk secepat mungkin melakukan penyerapan anggaran. Menurutnya, pelaksanaan anggaran harus dilakukan dengan inovasi yang lebih banyak.
“Metodenya harus beda karena ekspektasi masyarakat semakin tinggi. Tidak ada lagi alasan untuk tidak berinovasi karena kita punya anggaran besar dan sangat didukung DPR Komisi V,” katanya.
