Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kewenangan Menerbitkan Sertifikasi oleh LPJKN Diusulkan Dipangkas

Dewan Perwakilan Rakyat dan sejumlah asosiasi di bidang Jasa Konstruksi mengusulkan pemangkasan terhadap fungsi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional.
Fitri Sartina Dewi
Fitri Sartina Dewi - Bisnis.com 21 April 2015  |  16:23 WIB

Bisnis.Com, JAKARTA--Dewan Perwakilan Rakyat dan sejumlah asosiasi di bidang Jasa Konstruksi mengusulkan pemangkasan terhadap fungsi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional.

Anggota DPR Komisi V, Sukur Nababan menyatakan fungsi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) yang seharusnya dipangkas ialah terkait penerbitan sertifikasi untuk para pengusaha jasa konstruksi.

Dia menilai, wewenang untuk penerbitam sertifikasi jasa konstruksi sebaiknya diserahkan kepada asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
"Sebuah lembaga itu sebaiknya jangan punya dua fungsi," kata Sukur di Jakarta, Senin (20/4/2015).

Seperti diketahui, LPJKN saat ini memiliki dua fungsi yaitu menerbitkan akreditasi dan sertifikasi. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi Nasional.

Lebih lanjut, dia menuturkan upaya pemangkasan fungsi LPJKN ini juga dilakukan untuk memberikan legitimasi kepada asosiasi untuk bisa menerbitkan sertifikasi bagi para anggotanya, lantaran asosiasi dinilai lebih memahami kinerja para anggotanya.

Menurutnya, fungsi asosiasi akan tumpul, apabila tidak diberi wewenang atau legitimasi untuk menerbitkan sertifikasi.

"Asosiasi nantinya berhak untuk menerbitkan sertifikasi kepada para anggotanya yang telah memenuhi persyaratan dan berhak juga untuk mencabut sertifikat anggotanya yang nakal," tuturnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Nugroho Pudji Rahardjo. Dia menyatakan pemangkasan fungsi LPJKN ini dilakukan untuk mengoptimalisasi peran dari asosiasi. "Fungsi sertifikasi dan akreditasi perlu dipisahkan untuk menghindari konflik kepentingan," tuturnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

lpjkn
Editor : Hendri Tri Widi Asworo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top