Bisnis.com, JAKARTA -- Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi seluruh program yang dijalankan BPJS, baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.
"Program ini harus dievaluasi menyeluruh, baik BPJS Kesehatan maupun ketenagakerjaan. Karena semuanya masih belum siap terutama infrastruktur," kata Ketua Umum HIPPI Suryani Motik di Jakarta, Selasa (21/4/2015).
Dia mengatakan untuk BPJS Ketenagakerjaan, iuran untuk program jaminan pensiun sebesar 8% dinilai teralu memberatkan pengusaha.
Sementara untuk program BPJS Kesehatan, masih buruknya pelayanan dan infrastruktur akan merugikan pengusaha karena menurunkan produktivitas pekerja saat harus mengantre dengan kartu BPJS Kesehatan.
"Pengusaha semakin terbebani dengan banyaknya iuran yang harus dibayar dalam jaminan pensiun. Program ini seluruhnya belum siap untuk dilaksanakan," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
