Bisnis.com, BALIKPAPAN - Penjualan rumah kelas menengah atas di Balikpapan mengalami penurunan sekitar 20% sejak awal 2015. Penurunan ini merupakan imbas dari kenaikan BI rate pada tahun lalu dan harga BBM bersubdisi yang berfluktuasi.
“Kalau pengembang yang menjual rumah dengan harga Rp1 miliar ke atas mungkin tidak begitu merasakan, tapi yang menjual dengan kisaran harga di bawah Rp1 miliar sampai Rp500 juta itu penurunannya sekitar 20%,” tutur Ketua Real Estate Indonesia Balikpapan Edi Juwadi, Minggu (19/4/2015).
Menurutnya, kebijakan bank sentral untuk menaikkan suku buka hingga 7,75% pada November silam merupakan faktor yang paling mempengaruhi lesunya penjualan rumah kelas menengah atas. Sebab, kenaikan tersebut juga mempengaruhi suku bunga KPR di beberapa bank.
Edi menyayangkan hal tersebut. Sebab, tingginya suku bunga KPR membuat masyarakat mengalihkan investasinya dalam bentuk lain.
“Suku bunga KPR kan mencapai 12%, masyarakat jadi malas dan mengalihkan investasi ke pembelian kendaraan dan tanah kosong. Padahal investasi tanah bisa membuat tata kota tak teratur. Kalau tanah sudah dibeli, pengembang dan pemerintah sulit menata kota,” jelasnya.
Selain itu, fluktuasi harga BBM bersubsidi sejak tahun lalu juga turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Menurut Edi, harga material ikut naik mengikuti kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Tapi saat harga BBM turun, harga material tidak turun. Pengembang sudah terlanjur beli material dengan harga yang sudah naik dan tidak mungkin menurunkan harga jual rumah. Akibatnya, masyarakat juga enggan membeli,” lanjut Edi.
Oleh sebab itu, para pengembang di Balikpapan menahan laju pengembangan hunian kelas menengah atas dan mengalihkan pengembangan untuk rumah sejahtera tapak (RST) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Ada program 1 juta rumah untuk MBR dari pemerintah pusat, kan. Untuk sementara pengembang mengalihkannya ke situ. Rumah sejahtera setapak ini banyak sekali peminatnya di Balikpapan,” tuturnya.
Dia mengatakan saat ini kebutuhan rumah untuk MBR di Balikpapan mencapai 40-60%. Dari program pembangunan 1 juta rumah untuk MBR, pemerintah pusat menetapkan jatah rumah sebanyak 5.832 unit untuk Kaltim.
Lebih lanjut, untuk memperlancar proses pembangunan program tersebut, Edi berharap pemerintah setempat dapat memberikan kebijakan yang dapat mempermudah perizinan dan mengetatkan kejelasan hukum sertifikasi lahan.
Pasalnya, hingga saat ini pihaknya seringkali disulitkan dengan adanya tumpang tindih lahan akibat sertifikat tanah yang tak jelas.
“Kadang kami sudah clearing, lalu ada pihak-pihak tertentu bermunculan. Sudah ada sertifikat tanah, lalu ada sertifikat lain yang muncul. Kami harap BPN jangan sampai lemah aturannya dari segi hukum,” katanya.
