Bisnis.com, JAKARTA—Kalangan pengusaha meminta pemerintah untuk menegaskan disiplin tata ruang sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur.
Komite Tetap Sarana dan Prasarana Kadin Bidang Infrastruktur Ngurah Wirawan mengatakan sering terjadi bahwa rencana tata ruang nasional tidak diikuti oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dalam penetapan tata ruang daerah. Akibatnya, penetapan lokasi pembangunan terus berjalan alot.
Menurutnya, masalah disiplin tata ruang yang tidak pernah selesai di semua tingkat pemerintahan akan menghasilkan produk ketidakpastian baru yang mudah memicu konflik horizontal di antara berbagai pihak yang berbeda kepentingan.
“Dampak akhirnya adalah kesulitan dalam hal pengadaan tanah, sengketa regulasi dan kewenangan serta persidangan berkepanjangan di meja pengadilan negeri maupun tata usaha Negara,” katanya dalam keterangan tertulis kepada Bisnis, Minggu (12/4/2015).
Ngurah mencontohkan kasus dihentikannya pelabuhan Cilamaya sebagai bentuk nyata tidak adanya kepastian atas penetapan lokasi pembangunan infrastruktur. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya sebuah produk rencana induk (masterplan) tata ruang nasional, provinsional maupun kabupaten/kota yang dapat dipertanggungjawababkan sebagai sebuh hasil kesepakatan bersama.
“Hitung saja, berapa banyak waktu, biaya, dan energi yang habis percuma untuk seluruh proses peerencanaannya,” katanya.
Ngurah mengatakan selama ini penetapan tata ruang sering kali mengakomodasi kepentingan praktis berbagai pihak tanpa suatu koordinasi yang berwibawa.
Menurutnya, pemerintah telah mengambil langkah tepat dalam penyusunan regulasi yang mempermudah proses akuisisi lahan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, langkah tersebut mesti diikuti oleh strategi tata ruang yang jelas agar lebih terarah.
“Kesalahan masa lalu jangan diulang kembali,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
