Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Property Watch mengatakan program 1 juta rumah merupakan stimulus bagi percepatan pasar, terutama dalam pembangunan sektor properti di berbagai daerah.
"Program sejuta rumah dari pemerintah dengan beberapa kebijakan yang prorakyat seharusnya akan memberikan stimulus percepatan pasar rumah di segmen bawah," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, Jumat (27/3/2015).
Namun, menurut Ali Tranghanda, ada sejumlah risiko pasar yang diperkirakan bakal menghabat antara lain isu perpajakan di sektor properti serta kondisi politik dan gejolak ekonomi yang membuat sebagian besar pasar bereaksi menunda pembelian properti.
Selain itu, beberapa wilayah di Tanah Air terindikasi adanya koreksi harga pasar karena pembelian properti dinilai sudah di harga yang terlalu tinggi sehingga menyisakan sedikit trauma bagi konsumen, begitu pula aturan loan to value (LTV) yang sedikit banyak menjadi kendala bagi peningkatan penjualan rumah.
"Di sisi pengembang akan dihadapkan dengan terjadinya seleksi alam untuk proyek-proyek yang salah sasaran dan latah. Dalam jangka panjang pemerintah harus dapat merealisasikan beberapa program infrastrukturnya untuk dapat membuat pasar properti tetap sustain [berkelanjutan]," katanya.
Namun demikian, Indonesia Property Watch terus mengingatkan pemerintah akan pentingnya untuk segera dibentuk bank tanah yang bakal menjadi instrumen pengendalian harga tanah.
Tanpa adanya konsep bank tanah yang jelas, lanjutnya, maka harga tanah akan menjadi semakin tidak terkendali dan program 1 rumah dinilai tidak akan berjalan dengan optimal.
Sebagaimana diwartakan, guna mewujudkan pembangunan satu juta rumah, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Tanah Air, mutlak diperlukan sinergi antara pihak pemerintah dan pengembang swasta.
"Program 1 juta unit rumah yang dicanangkan pemerintah tidak akan bisa terwujud apabila tidak ada sinergi dan bersatu dalam merealisasikannya," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam rilis Pusat Komunikasi Publik Kemenpupera, Senin (23/3).
Menurut Basuki Hadimuljono, dalam hal ini, organisasi seperti Real Estat Indonesia (REI) dan pemerintah jika bersinergi dan bersatu, program tersebut akan terealisasi.
Basuki mengungkapkan salah satu program untuk memenuhi target satu juta rumah adalah bantuan uang muka KPR bagi MBR dalam skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau subsidi bunga KPR.
Pemerintah melalui bank BUMN, yaitu BTN, sudah menyiapkan program DP KPR hanya 1% dari sebelumnya sebesar 5% per tahun.
Dalam kebijakan FLPP tersebut, juga ada rencana pemangkasan bunga kredit FLPP dari 7,25% tetap selama 20 tahun menjadi 5% per tahun tetap selama 20 tahun.
Untuk bantuan uang muka bagi masyarakat, pemerintah telah menganggarkan Rp220 miliar dari APBN-P 2015. "Melalui bantuan tersebut, diharapkan MBR dapat lebih mudah mendapat hunian layak," katanya. []
