Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah dalam hal ini Kemenperin mulai menelaah kembali perkembangan industri bahan baku obat.
Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam menyatakan menyatakan Indonesia setidaknya harus mampu memproduksi beberapa macam bahan baku aktif obat, yaitu parasetamol, amoxilin, dextrose, vitamin C, dan garam farmasi.
Perindustrian sadar tidak mudah merangsang industri penunjang dan bahan baku farmasi. Ini sukar jika pemerintah sendiri tak berani ambil resiko turun tangan.
“Harus ada stimulan agar perusahaan farmasi bikin bahan baku obat juga, ini butuh intervensi pemerintah agar mereka mau,” kata Khayam kepada Bisnis.
Dia menyebutkan 90% dari kebutuhan bahan baku obat-obatan dibeli dari luar negeri. Angka ini menunjukkan betapa payah industri bahan baku dan penolong farmasi. Sebetulnya bukan tidak ada yang coba memproduksi bahan baku obat.
Sebut saja PT Riasima Abadi Farma yang membuat parasetamol dan bahan bakunya. Selain itu, Sandoz yang pernah bergelut memproduksi ampicilin dan amoxicilin. Memang ada, tetapi bisnis mereka tidak ekonomis.
Guna merealisasikan program lokalisasi produksi bahan baku obat maka sampai dengan 2015 akan dilakukan kajian mencakup studi kelayakan. “Pabrik bahan baku obat itu butuh investasi bisa sekitar Rp300 miliar, tetapi ini baru perkiraan,” ujar Khayam.
Belum dapat dijelaskan secara pasti soal skema pengembangan industri bahan baku obat ini. Adapun salah satu opsi, yakni menggarapnya via perusahaan farmasi pelat merah, seperti Kimia Farma.
Dalam program jangka pendek 2015 – 2019 Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Kemenperin tercakup soal proyek pabrik bahan baku obat berbasis migas. Studi kelayakannya ditargetkan kelar pada Tahun Kambing 2015 ini.
Dirjen Basis Industri Manufaktur Kemenperin Harjanto sempat menjelaskan sekilas khusus untuk studi kelayakan kementerian mengalokasikan Rp1,25 miliar. Lokasi yang dibidik terutama Provinsi Jawa Barat. Produk obat yang pertama-tama akan diseriusi lokalisasinya adalah parasetamol
“Untuk membangun industri bahan baku farmasi sintetis ini harus lihat skala keekonomian. Tapi pemerintah bertanggung jawab hasilkan obat yang terjangkau harganya, maka kami coba lakukan FS,” ucap Harjanto.
