Kemenaker Siapkan 10.000 Unit Rusun Bagi Buruh

Bisnis.com, BANDUNG--Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berencana menyambut May Day atau Hari Buruh pada 1 Mei 2015 mendatang dengan sebuah kegiatan pembangunan 10.000 unit rusunawa untuk buruh.

"Penyambutan May Day akan dilakukan dengan ground breaking atau penanaman tiang panjang untuk rusunawa sebanyak 10.000 unit, yang diadakan tersebar termasuk di Jawa Barat,"ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri di Bandung, Kamis (19/3).

Hanif mengatakan perayaant tersebut merupakan bagian dari kombinasi upaya pemerintah menyiapkan satu juta perumahan rakyat. Ground breaking secar simbolis rencananya akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Semarang.

"Mudah-mudahan tidak ada halangan sehingga ground breaking pencanangan pembangunan perumahan buruh dan perumahan rakyat bisa terlaksana saat may day."

Hanif memaparkan pembangunan groundbreaking 10.000 rusunawa tersebut dilakukan di sembilan negara. Untuk Jawa Barat, Hanif sendiri belum mengetahui jumlah pasti berapa rusunawa yang akan dibangun.

Ketua Apindo Jabar Dedy Widjaja mengatakan selama ini pemerintah belum mampu menyiapkan kebijakan pemetaan kawasan pemukiman bagi buruh terutama di kawasan industri.

Menurutnya, selama ini perumahan kerap berdekatan dengan kawasan industri sehingga pengusaha dianggap salah karena telah mencemari limbah ke penduduk.

“Selama ini pemetaan kawasan pemukiman bagi buruh tidak teratur yang mengakibatkan kesemrawutan di beberapa daerah,” ujarnya.

Sehingga, ujarnya, diperlukan skema perumahan bagi buruh agar tidak tumpang tindih berdekatan dengan kawasan industri. "Jadi skema pemukiman untuk buruh itu harus secara mandiri,” katanya.

Ketua DPD Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Jabar Ajat Sudrajat menilai keberadaan hunian pekerja di Jabar masih minim jumlahnya dan tidak semua kabupaten/kota telah membangunkan rumah di kawasan industri.

Dia menyebutkan saat ini kawasan industri yang sudah memiliki hunian pekerja berupa apartemen transit antara lain Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang yang telah memiliki. Kendati demikian, tidak semua apartemen tersebut diperuntukan bagi buruh.

"Karena seperti yang terjadi di Bandung Barat, apartemennya juga diisi oleh tenaga honorer jadi tidak murni semua kamar untuk buruh pabrik," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong setiap pemerintah di kabupaten/kota menyediakan hunian bagi buruh agar bisa menekan pengeluaran buruh sekaligus meningkatkan produktivitas mereka dalam bekerja.

Ajat menjelaskan di saat buruh tidak mengeluarkan biaya untuk transportasi, maka mereka bisa menggunakan sejumlah uang tersebut untuk kebutuhan lainnya yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.

"Biasanya, pembangunan rumah bagi pekerja ini sumber dana pembangunannya sebesar 70% berasal ditanggung oleh APBN dan sisanya dari APBD," ujarnya.