Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

YLKI Tolak Rencana Pengenaan Materai Belanja

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menolak rencana Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen) untuk mengenakan materai Rp3.000 hingga Rp6.000 pada transaksi belanja Rp250.000 dan kelipatannya.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 18 Maret 2015  |  00:19 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menolak rencana Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen) untuk mengenakan materai Rp3.000 hingga Rp6.000 pada transaksi belanja Rp250.000 dan kelipatannya.

Anggota Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan wacana pengenaan materai ini sangat memberatkan konsumen karena konsumen telah dikenakan pajak.

Pasalnya, setiap berbelanja di supermarket sudah dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%.

"Wacana ini harus ditolak karena merupakan kebijakan yang ngawur, karena konsumen dikenakan pajak berganda, double tax," ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (17/3/2015).

Menurut Tulus, pemerintah harus memilih salah satu antara pengenaan PPN atau materai untuk transaksi belanja.

"Harus salah satu, mengenakan matere, atau PPN 10%. Pemerintah jangan rakus dan eksploitatif dengan rakyatnya," katanya.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ylki bea materai
Editor : Hendri Tri Widi Asworo
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top