Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah mengaku tidak mengintervensi Bank Indonesia dalam penentuan kebijakan moneter. Permintaan menurunkan suku bunga dianggap sebatas koordinasi antara pemerintah dengan bank sentral.
Penegasan itu disampaikan Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Jumat (13/3/2015), saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai dugaan campur tangan pemerintah di balik penurunan BI rate Februari.
"BI tidak boleh diintervensi dan pemerintah tidak mengintervensi. Yang kami lakukan adalah koordinasi supaya punya kesepahaman," ungkapnya.
Dia menjelaskan selama ini BI sekadar memberikan input kepada pemerintah untuk mengamankan sektor riil, menjaga inflasi, menciptakan pertumbuhan, dan menjamin perbaikan infrastruktur berjalan sesuai rencana.
Di sisi lain, bank sentral menjalankan kebijakan moneter dan pemerintah menjamin sepenuhnya otonom. "Jadi, kalau kemarin ada rapat, misalnya rakor [antara pemerintah dengan BI], itu diapresiasi karena di banyak negara biasanya koordinasi yang intensif seperti itu tidak ada, apalagi dalam kondisi seperti hari ini," ujar Sofyan.
Sekalipun bank sentral mengatakan penurunan BI rate dilakukan sehubungan dengan ekspektasi disinflasi beberapa bulan ke depan, sebagian kalangan mencurigai ada tekanan politik terhadap otoritas moneter berkaitan dengan ambisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengejar pertumbuhan ekonomi 5,7%.
Apalagi, Wapres JK di berbagai forum mengemukakan keinginan agar BI rate diturunkan lagi agar ekonomi menggeliat. Pemangkasan 25 basis poin menjadi 7,5% bulan lalu dianggapnya belum cukup.
Pasar menafsirkan BI tengah menghadapi tekanan dari pemerintah. Bahkan, dalam artikel berjudul Rupiah Selloff, tim riset DBS Bank mengemukakan satu-satunya kemungkinan yang dapat menjelaskan perlemahan rupiah belakangan ini adalah keraguan pasar terhadap kredibilitas kebijakan bank sentral menyusul pemangkasan suku bunga secara mengejutkan pada Februari.
Pasalnya, fundamental domestik lebih baik dibandingkan dua tahun lalu, saat the Fed menarik stimulus pada pertengahan 2013. Defisit transaksi berjalan telah menyempit dari 4,4% terhadap produk domestik bruto menjadi sekitar 3% saat ini.
