Bisnis.com, BANDUNG--Kalangan nelayan di Jawa Barat meminta pemerintah menggenjot sertifikasi tanah bagi nelayan guna menjadi jaminan untuk akses perbankan.
Presidium Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Jabar Budi Laksana mengatakan selama ini nelayan masih kesulitan mengakses modal ke perbankan karena dianggap belum bankable.
Menurutnya, salah satu kendala nelayan untuk mengakses modal ke perbankan karena tidak adanya jaminan yang diberikan.
Persyaratan jaminan yang diajukan ke bank biasanya berupa kapal di atas 100 gross tonnga (GT), sementara nelayan tradisional mayoritas hanya memiliki kapal di bawah 10 GT.
Pihaknya mencatat nelayan yang tergabung dengan serikat itu saat ini mencapai 1.000 orang dengan kepemilikan kapal 5 GT- 10 GT mencapai 220 unit.
"Salah satu alternatif jaminan yang bisa disimpan di bank yakni sertifikat tanah. Karena mayoritas kepemilikan kapal nelayan di bawah 10 GT sulit dijaminkan ke perbankan," katanya kepada Bisnis, Senin (9/3).
Budi mengungkapkan bila pemerintah menggenjot sertifikasi tanah secara gratis maka nelayan bisa mendapatkan dana segar dari perbankan yang selanjutnya digunakan untuk aktivitas mereka dalam menangkap ikan.
“Nelayan hanya mengandalkan pendapatan dari penjualan ikan ke tengkulak dengan harga yang sangat rendah,” ujarnya.
Dia menyebutkan tangkapan ikan nelayan tradisional terbilang kecil hanya mencapai 2 kwintal per sekali melaut.
"Jauh dari tangkapan ikan menggunakan kapal di atas 30 GT, yang mampu mendapatkan ikan di atas 1 ton," katanya,
Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanlut) Jabar pada tahun ini akan melakukan sertifikasi terhadap 1.500 tanah nelayan guna mempermudah jaminan modal ke perbankan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
