Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Didesak Membuat Roadmap Waralaba

Pemerintah didesak segera menerbit peta jalan (roadmap) pengembangan sektor waralaba dan kemitraan (business opportunity/BO) di dalam negeri. Roadmap tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing waralaba dan BO lokal sehingga mampu bersaing dengan merek asing.
Pamaeran waralaba asing dengan sistem franchise berlangsung di Indonesia belum lama ini./JIBI
Pamaeran waralaba asing dengan sistem franchise berlangsung di Indonesia belum lama ini./JIBI

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah didesak segera menerbit peta jalan (roadmap) pengembangan sektor waralaba dan kemitraan (business opportunity/BO) di dalam negeri. Roadmap tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing waralaba dan BO lokal sehingga mampu bersaing dengan merek asing.

Ketua Dewan Pengarah Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) Amir Karamoy mengatakan saat ini pasar Indonesia dibanjiri oleh berbagai jenis waralaba yang berasal dari Jepang, Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Australia. Dia menambahkan pemerintah dan pelaku usaha harus mencari solusi untuk menguatkan kualitas dan merek (branding) waralaba lokal.

"Saat ini memang sudah ada aturan dan program pendampingan bagi waralaba dan BO. Namun, itu tidak cukup. Pemerintah harus membuat roadmap dan strategi bagaimana memperkuat dan melindungi pasar kita dari merek luar negeri," katanya kepada Bisnis, Senin (23/2/2015).

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Dalam pasal 14 ayat (1)dan (2) disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan berupa pendidikan dan pelatihan waralaba, rekomendasi untuk memanfaatkan sarana, rekomendasi untuk mengikuti pameran, menyediakan konsultasi, serta bantuan permodalan.

Kendati demikian, dia menilai program pengembangan BO menjadi waralaba berkualitas belum terlihat hingga saat ini. Alhasil, jumlah waralaba lokal yang berasal dari BO tidak kunjung meningkat.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan dari 2.250 waralaba dan kemitraan di Indonesia. Sebagian besar justru masuk ke dalam kategori kemitraan atau BO.

Karena itu, Amir mengatakan program pendampingan tidak bisa dilaksanakan setengah hati. Pemerintah bukan sekadar mendampingi, tetapi melatih tenaga kerja dan membantu meningkatkan kualitas produk dan layanan. "Pola pikir pemilik BO juga harus diubah karena kebanyakan dari mereka berpikir mencari keuntungan sesaat," imbuhnya.

Amir menuturkan pemerintah tidak memiliki opsi selain memprioritaskan pengembangan BO agar naik kelas menjadi waralaba berkualitas. Selain itu, pemerintah dan pelaku usaha juga harus meningkatkan daya saing dan ekspansi waralaba lokal.

Jika hal ini tak dilakukan, dia khawatir Indonesia hanya menjadi pasar bagi merek-merek waralaba asing yang terus berekspansi menawarkan produk dan layanan ke konsumen dalam negeri ketika Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dimulai akhir tahun nanti.

"MEA 2015 belum dimulai saja pasar dibanjiri oleh merek waralaba luar negeri. Anda bisa bayangkan bagaimana nasib waralaba lokal ketika perdagangan bebas diberlakukan?" Pungkasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper