Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian akan memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang diduga penuh permainan, seperti penimbunan, pengurangan tonase, dan menaikkan harga jual.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan distribusi pupuk bersubsidi terus berjalan sesuai kebutuhan. Tahun ini, pemerintah menganggarkan subsidi pupuk untuk kuota 9,5 juta ton. "Pengetatan pengawasan karena distribusinya," kata Amran di Istana Bogor, Jumat (13/2/2015).
Dari kuota 9,5 juta ton pupuk bersubsidi, yang telah terdistribusi diperkirakan mencapai 1 juta ton, dengan asumsi kebutuhan pupuk subsidi per bulan sebesar 800.000 ton-900.000 ton.
Masalah distribusi masih saja muncul ketika pemerintah telah membenahi rantai pengadaan pupuk subsidi dengan melakukan penunjukkan langsung terhadap tiga BUMN pupuk, yakni Pupuk Indonesia Holding, Pusri, dan Petrokimia Gresik.
"Distribusi kita serahkan ke Pupuk Holding, tetapi gubernur, bupati, harus ada semacam pengesahan," imbuhnya.
Sementara itu, produksi beras nasional pada awal 2015 diproyeksi aman seiring stok Bulog mencapai 1,6 juta ton,dan stok di rumah tangga 2-3 juta ton.
Stok tersebut akan ditambah dengan produksi dari 600.000 hektare sawah siap panen yang diproyeksi menghasilkan beras 4 juta ton. Perkiraan produksi tersebut membuat Amran optimistis tidak akan membuka keran impor beras medium dalam waktu dekat.
"Februari ini stok 1,2 juta ton, pada Maret akan panen puncak. Kalau impor izinnya keluar sekarang, berasnya keluar di Maret, hancurlah petani," lanjut Amran.
Dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan bupati dan wali kota wilayah Jawa dan Maluku, Amran mengatakan beberapa bupati menyampaikan agar pemerintah segera menyerap padi produksi petani.
Adapun kenaikan harga beras di sejumlah daerah dinilai Amran terjadi lantaran kendala distribusi akibat banjir. "Saya nanti koordinasi dengan Menteri Perdagangan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
