Bisnis.com,JAKARTA--Asosiasi Logistik Indonesia mengatakan rencana pemerintah menurunkan biaya logistik menjadi 19% setahun dengan memulai dari sisi kepalabuhan sudah tepat.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Mashita mengatakan dampak kinerja pelabuhan terhadap logistik sangat signifikan. Paling tidak, biaya logistik akan turun sekitar 5% setahun jika kinerja pelabuhan dapat lebih cepat dan efisien.
Namun jika satgas itu nantinya hanya memberikan rekomendasi pada presiden, makan akan percuma dan hanya mengulang kegagalan rencana serupa pada dua tahun lalu. "Itu lagu lama," Rabu (11/2/2015).
Menurutnya, pemerintah perlu memiliki lembaga yang berwenang penuh di pelabuhan yang mampu mengatur instansi di pelabuhan. "Lembaga itu sebenarnya ada yaitu Otoritas Pelabuhan. Tapi OP tidak bergigi kalah pamor dengan Pelindo."
Sebelumnya, pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional tahun ini menjadi hanya 19% dari produk domestik bruto dengan membentuk satuan tugas kepelabuhanan yang mencakup wilayah kerja di tujuh kementrian.
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan satuan tugas atau task force itu akan mengevaluasi ongkos logistik nasional mencapai 24% dari produk domestik bruto (PDB).
Dengan adanya satuan tugas itu, posisi Indonesia dalam Logistics Performance Index (LPI) World Bank diharapkan bisa membaik.
