Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Perhubungan menyarankan investor China tidak menawarkan kerja sama bidang maritim dan infrastruktur dalam bentuk pinjaman kepada Pemerintah Indonesia.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan investasi China lebih baik langsung dialirkan kepada sektor bisnis terkait, karena ruang fiskal Indonesia masih besar.
“Jadi saran saya untuk pengusaha Tiongkok yang ingin investasi di sini, ya investasi saja sebagai bisnis. Kita sekali lagi untuk ruang fiskalnya masih besar,” tegasnya.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengemukakan hal tersebut di depan pengusaha China dalam Seminar Meraih Peluang Bisnis Di Jalur Sutera Maritim dan Tol Laut, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (10/2).
“Saya mendorong apabila ada pihak swasta China yang ingin membangun pelabuhan laut atau pelabuhan samudera di Timur [Indonesia].”
Menurut Jonan, peluang bisnis di bidang maritim di Indonesia Tengah dan Timur kesempatannya masih banyak. Kesempatannya masih besar untuk wilayah Papua Barat, Sulawesi Utara dan kepulauan-kepulauan yang menghadap Benua Australia.
Namun, syaratnya kepemilikan pelabuhan laut dan bandara sebesar 51% harus dimiliki oleh pemerintah.
Diakhir pidatonya, Menhub mengatakan agar investasi dalam bidang maritim atau infrastruktur ini tidak meminta jaminan kepada pemerintah Indonesia
“Menawarkan kepada pemerintah secara g-to-g saya kira tidak perlu.” Akan tetapi, Jonan tidak menutup kemungkinan bagi investor yang ingin berkerja sama dengan BUMN, selama tidak meminta jaminan pemerintah.
