Bisnis.com,SEMARANG—Kebijakan pemerintah mewajibkan sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK untuk semua produk kayu rupanya berimbas pada penurunan bisnis jasa pengiriman dan logistik di Jawa Tengah.
Seberapa pengaruhnya? Berikut penjelasan dari pelaku usaha.
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jateng Ari Wibowo mengatakan volume penggunaan jasa pengiriman khusus ekspor menurun sebesar 10% sejak penerapan sertifikasi legalitas produk kayu pada awal tahun ini. Hal ini mengakibatkan sebagian eksportir mebel dan kerajinan kayu enggan mengirimkan barang itu ke negara tujuan.
Pasalnya, sebagian eksportir di Jateng belum mengantongi sertifikasi yang dianjurkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kehutanan.
“Sejak penerapan itu, volume pengiriman barang berkurang sekitar 10%,” ujar Ari, Kamis (5/2/2015).
Dia mengatakan penurunan volume pengiriman barang diprediksi akan berlangsung sampai satu tahun ini. Hal itu membuat pelaku bisnis jasa pengiriman barang merasa tertekan karena pendapatan berkurang.
Belum lagi, kata dia, kebijakan pemerintah mengevaluasi harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi setiap dua pekan sekali dinilai sangat berat dan tidak memiliki daya saing usaha pada tahun berikutnya.
“Kami kesulitan untuk menghitung berapa perubahan harga. Jangan disamakan dengan usaha angkutan umum,” ujarnya.
