Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta tidak gegabah ketika memutuskan proyek Pelabuhan Cilamaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, apalagi saat krisis energi yang tengah terjadi.
Pengamat energi dari ReforMiner Institute Pri Agung dengan tegas menolak rencana pemerintah tersebut. Selain mengganggu produksi minyak dan gas dari blok Offshore Northwest Java (ONWJ), pembangunan Pelabuhan Cilamaya akan mengganggu ketahanan energi nasional.
"Blok Offshore Northwest Java [ONWJ] tidak boleh ditutup. Apalagi, hanya demi membangun Pelabuhan Cilamaya, yang notabene untuk melayani perusahaan otomotif," ujarnya, Kamis (5/2/2015).
Menurutnya, anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Hulu Energi ONWJ dan negara berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp130 triliu, sedangkan anak usaha PT Pertamina (Persero) lainnya, Pertamina EP bakal kehilangan pendapatan sebesar Rp1,4 triliun.
Padahal, anak usaha tersebut bergerak di sektor hulu migas yang secara holding menyumbang sekitar 70% pendapatan Badan Usaha Milik Negara tersebut.
Pri Agung yang juga menjadi pengajar di Universitas Trisakti mengungkapkan kerugian juga akan dialami oleh BUMN lainnya, yakni PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang bakal kehilangan pendapatan sebesar Rp5,54 miliar per hari karena pasokan gas ke Pembangkit Muara Karang dan Tanjung Priok terhenti.
Dia menilai terhentinya produksi listrik dari pembangkit tentu akan menciptakan rantai kerugian lanjutan. Misalnya pemadaman bergilir yang juga akan merugikan banyak sektor. Padahal, saat ini pemerintah tengah dihadapkan pada defisit listrik.
Selain itu, PT Pupuk Kujang Cikampek juga akan kehilangan pendapatan sekitar Rp6,1 miliar per hari sehingga bisa mengakibatkan kelangkaan pupuk yang bisa menghambat produksi pertanian.
Di sisi lain, politisi senior yang juga mantan anggota Komisi I DPR Aisyah Amini menilai tidak pada tempatnya jika Dubes Jepang Tanizaki Yasuaki yang notabene wakil dari Pemerintah Jepang melakukan roadshow kepada para pejabat, mulai dari Presiden Joko Widodo, para menteri, hingga Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
Apalagi, lanjutnya, jika kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mereka untuk memuluskan proyek Cilamaya. “Kita tolak ancaman apapun. Ini negara kita, kita tidak menjual diri!” katanya.
Pemerintah Jepang tidak boleh mencampuri rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Dia menilai jika akan berinvestasi, hendaknya melalui jalur investasi dan kerja sama. Bukan dengan intervensi atau ancaman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
