Bisnis.com, JAKARTA - Guna mendukung program uji coba revitalisasi angkutan umum di wilayah DKI Jakarta, sebanyak 150 armada bus Kopaja disiapkan.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan pihaknya menyiapkan 150 armada bus baru berukuran sedang dengan investasi Rp71,7 miliar untuk melaksanakan uji coba revitalisasi angkutan umum.
Pasalnya, uji coba ini akan mempertimbangkan kelanjutan usaha angkutan dengan adanya perubahan pengelolaan angkutan umum di Ibu Kota. "Kita sudah siapkan 150 armada untuk mendukung uji coba ini," ujarnya, Rabu (4/2/2015).
Menurutnya, akan dua rute yang diujicobakan. Adapun, rute tersebut yakni Kopaja S.66 relasi Manggarai-Blok M dan S.602 dengan rute Ragunan-Monas. Hal ini dilakukan agar terlihat mana rute yang lebih efisien dari sisi waktu dan jarak tempuhnya.
"S.66 dan S.602 sudah ready. Agar terlihat komparasinya bagaimana dari dua rute ini," katanya.
Uji coba pun, sambungnya, akan mengubah pola kepemilikan yang awalnya perseorangan. Nantinya, kata Shafruhan, seluruh pemilik armada Kopaja akan berkoordinasi di bawah satu pengelola yaitu Koperasi Angkutan Jakarta yang akan berkontrak dengan PT Transportasi Jakarta.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17/2014 tentang Angkutan Jalan yang menyebut badan hukum operator transportasi. PP tersebut memperbolehkan angkutan dimiliki secara perorangan. Kendati demikian, dalam pengoperasiannya harus dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan maupun koperasi yang memiliki manajer operasional.
Dia mengakui pengubahan mekanisme ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Namun, pihaknya meyakini sebelum akhir Maret saat uji coba diterapkan pengubahan tata kelola angkutan umum di kedua rute tersebut.
"Itu yang menjadi kendala. Tidak boleh melebur kepemilikan, peranan koperasinya kan ada di setiap anggota. Tapi segera harus selesai sebelum akhir Maret," lanjutnya.
Dia menuturkan uji coba ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha mereka. Oleh karena itu, pihaknya menilai perubahan dari sisi tarif yang dibebankan kepada penumpang, kualitas pelayanan dan kesejahteraan supir.
"Ini penting sekali dan kita tidak mau sampai pilot project ini gagal," tuturnya.
Direktur Utama PT Transjakarta Steve Kosasih mengatakan pihaknya harus menghitung terlebih dahulu nominal kilometer yang akan diberikan. Tujuannya, agar ketika uji coba berjalan pelayanan kepada penumpang dapat terjamin.
Untuk menunjang hal itu, pihaknya mengusulkan kucuran public service obligation (PSO) dari DKI senilai Rp1,3 triliun pada tahun ini.
Mengingat, penyertaan modal pemerintah (PMP) yang dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 adalah Rp500 miliar. Sementara itu, yang diajukan Rp2 triliun. "Kita usulkan PSO tahun ini Rp1,3 triliun tetapi itu kan belum pasti," katanya.
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan terkait dengan nominal PSO seharusnya tak usah dikhawatirkan. Pasalnya, PT Transjakarta baru beroperasi tahun ini. Jika nominalnya dinilai kurang, pihaknya meyakini pasti akan dianggarkan di APBD Perubahan.
