Bisnis.com, JAKARTA -- Proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya yang semula akan direncanakan dengan dana dari Jepang ditunda pelaksanannya oleh pemerintah.
Terkait itu, Komisi V DPR menilai Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat perlu dibangun, mengingat masyarakat menginginkan adanya pelabuhan di sana untuk mengerek pertumbuhan ekonomi.
Fary Djemi Francis, Ketua Komisi V DPR RI mengatakan berdasarkan aspirasi masyarakat di daerah tersebut dan sejumlah pemangku kepentingan yang ditampung DPR menunjukkan adanya keinginan untuk tetap membangun Pelabuhan Cilamaya.
Alasannya, imbuhnya, masyarakat menginginkan adanya konektivitas pelabuhan yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan biaya logistik nasional yang masih boros.
"Kami memberi dukungan untuk [pembangunan Pelabuhan Cilamaya] itu, " ujarnya, Senin (2/2/2015).
Untuk saat ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyatakan rencana pembangunan Cilamaya akan dikaji ulang.
Menteri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan pihaknya tengah merancang tim untuk mengkaji kelayakan proyek Cilamaya.
Andrinof mengatakan bahwa pembangunan Cilamaya berpotensi merugikan masyarakat Jawa Barat pada khususnya, dan ekonomi nasional pada umumnya.
Menurutnya, pembangunan Cilamaya akan berkonflik dengan fasilitas PT Pertamina yang telah lebih dahulu ada di wilayah perairan sekitar.
Selain itu, Andrinof menilai, pembangunan Pelabuhan Cilamaya akan mengurangi secara signifikan lahan pertanian warga, terutama bila nantinya terjadi pemusatan pembangunan kawasan industri di sana.
Andrinof tidak memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pengkajian.
Pada di sisi lain, Kementerian Perhubungan tetap berencana membangun Cilamaya sesuari rencana.
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R. Mamahit mengatakan jika kajian ulang oleh Bappenas menyangkut potensi terjadinya gangguan produksi minyak dan gas milik PT Pertamina, imbuhnya, pihaknya sudah menetapkan agar terjadi pergeseran alur pelayaran Cilamaya 3 ribu meter ke arah barat dengan jarak bebas anjungan sejauh 5 ribu meter.
Usulan itu merupakan tindak lanjut dari hasil kajian konsultan independen Mott McDonald dan DNV-GL serta Booz & Co sebagai Supervisor Consultant pada Juni tahun lalu.
Untuk itu, Fary mengatakan keberlanjutan pembangunan Cilamaya akan sangat bergantung dari kemauan pemerintah apakah pembangunan itu dimasukkan dalam rencana pembangunan pelabuhan atau tidak. "Cuma sekarang di pemerintah," ujarnya.
Abdul Hakim, anggota Komisi V DPR mengatakan selain merujuk pada sektor pertumbuhan ekonomi, pembangunan pelabuhan juga perlu mempertimbangkan sisi ketahanan nasional. Nantinya, hasil kajian yang dilakukan dengan komperhensif itu tertuang dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
Untuk itu, imbuhnya, pembangun Cilamaya sangat bergantung apakah pelabuhan terdapat di RIPN tersebut atau tidak.
Pada sisi lain, Kemenhub dan Bappenas juga harus memiliki kesamaan persepsi pada manfaat dan dampak dari pembangunan Cilamaya. "Pemerintah harus akur melihat ini," ujarnya.
