Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengrajin Mainan Edukatif dan Tradisional Indonesia (Apmeti) mengharapkan pemerintah tingkatkan fasilitas mendapatkan sertifikasi hak kekayaan intelektual (HKI).
Ketua Umum Apmeti Danang Sasongko mengatakan kekhawatiran muncul menjelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang memungkinkan produk impor menguasai pasar mainan anak di Indonesia.
“Pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi industri lokal dalam memperoleh hak paten. Industri mainan anak edukatif maupun tradisional terus berinovasi menyesuaikan pasar, jangan sampai keringat kami dinikmati begitu saja oleh pihak lain,” tuturnya, Jumat (23/1).
Belum lama ini, industri mainan anak telah dilengkapi dengan aturan SNI wajib yang diterapkan November 2014. Dampaknya, beragam mainan anak tanpa stadarisasi tersebut tidak bisa terus beredar. Hanya saja, Danang menganggap upaya pemerintah meningkatkan daya saing industri nasional tidak diiringi dengan pengawasan yang ketat.
Menurutnya, hingga kini mudah diperoleh produk mainan nir-SNI yang beredar, baik yang dijual di pasar tradisional maupun modern. Untuk meningkatkan proteksi bagi industri dalam negeri, Apmeti mengharapkan pemerintah proaktif dalam memfasilitasi atau mendampingi industri mendapatkan hak patennya.
“Sosialisasi harus ditingkatkan, kadang masih ada juga pelaku usaha yang tidak memikirkan hal itu. Akan tetapi, ketika produk ciptaannya banyak ditiru dan mengalahkan produk aslinya, barulah bersuara,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=348&h=261)
.jpg?w=348&h=261)
