Bisnis.com, BANDUNG—Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Jawa Barat akan mempercepat pelaksanaan pemantapan kawasan zonasi kawasan agribisnis atau agropolitan di Kabupaten Pangandaran.
Kawasan agropolitan merupakan kawasan ekonomi berbasis pertanian, dan bercirikan komoditas unggulan.
Kepala Bidang Produksi Hortikultura Diperta Jabar Obas Firmansyah mengatakan tujuan pendirian zonasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani di pedesaan dan menumbuhkembangkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian.
Dia menjelaskan saat ini konsep zonasi itu secara perlahan sudah berjalan antara lain klasterisasi manggis di Kecamatan Cimerak, durian di Kecamatan Sidamulih, dan sayuran di Kecamatan Padaherang.
“Secara bertahap kami mensinergikan antara program pusat, provinsi, dan kabupaten terutama untuk komoditas unggulan nasional dan daerah,” katanya, Rabu (21/1).
Pihaknya akan mengawali pendirian zonasi dengan eksisting komoditas dengan teknologi pemetaan pemetaan zona agroekologi.
Selanjutnya, penerapan sistem budi daya sesuai good agriculture practices (GAP), bimbingan pembuatan standar operasional prosedur (SOP) komoditas, serta penerapan good handling practices (GHP).
Dengan demikian, diharapkan produksi hortikultura di Pangandaran semakin meningkat dari segi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitasnya.
“Pada gilirannya produk hortikultura kita semakin banyak yang mendapat sertifikasi prima, sehingga produk ini mampu bersaing saat digulirkannya pasar bebas Asean,” ujarnya.
Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Pangandaran Warino Ma’ruf Abdulloh meminta pemerintah konsisten untuk membantu pendirian zonasi agropolitan di kawasan ini.
“Kalau pemerintah mau membantu jangan setengah-setengah, harus dari awal sampai selesai,” katanya.
Menurutnya, selama ini produk unggulan itu sudah ada di Pangandaran tetapi belum terkonsentrasi secara zonasi sehingga produksi komoditas tidak terpacu.
Dia beralasan saat ini pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap Pangandaran pascaberpisah dari Kabupaten Ciamis.
“Kami meyakini Pangandaran akan jadi daerah agribisnis yang mampu bersaing dengan wilayah lain, termasuk dalam menghadapi pasar bebas Asean kalau memang pemerintah serius membantu,” ujarnya.
Secara terpisah, Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar Entang Sastraatmadja menilai pendirian agropolitan di Kabupaten Pangandaran harus disesuaikan dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW).
"Untuk membuat kajian itu cukup sekitar empat-lima bulan, yang dilakukan oleh teman-teman universitas, kerja sama dengan dunia usaha, dibantu LSM untuk masyarakat sehingga apa yang mereka lakukan itu betul-betul mencerminkan keinginan semua pihak," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
