Bisnis.com, JAKARTA – Anggaran untuk keperluan percepatan sertifikasi tenaga kerja jelang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun ini mencapai Rp165 miliar.
SIMAK: BPJS KESEHATAN: Iuran Naik, Beban Peserta Mandiri Makin Berat
Sebagian besar anggaran tersebut, yakni sekitar 70%-80%, akan digunakan untuk kebutuhan sertifikasi yang menjadi tugas pokok Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sementara, sisanya untuk keperluan pembentukan lembaga sertifikasi profesi dan pelatihan asesor.
“Anggaran ini sudah masuk dalam APBNP tinggal menunggu disahkan saja. Sebagian besar anggaran memang untuk keperluan sertifikasi yang memang mendesak,” kata Ketua BNSP Sumarna Abdurahman, Senin (19/1/2015).
Dalam proses percepatan sertifikasi, BNSP menggandeng 15 asosiasi dari 12 sektor tenaga kerja prioritas yang berada di bawah naungan Kadin Indonesia. Dua belas sektor prioritas itu adalah jasa penerbangan, jasa online, pariwisata, kesehatan, logistik, produk berbasis agro, otomotif, elektronik, produk karet, tekstil dan produk tekstil, perikanan, serta barang dan kayu.
Kadin, kata Sumarna, akan bertugas mengoordinir asosiasi terkait untuk membantu BNSP dalam proses percepatan sertifikasi. BNSP menargetkan 120.000 tenaga kerja memiliki sertifikasi tingkat regional dan internasional sebelum implementasi MEA.
“Kami akan libatkan mereka [Kadin] untuk mengidentifikasi program dan subsektor apa saja yang perlu segera ditangani, serta standar mana yang perlu diadopsi untuk sertifikasi ini.” (Bisnis.com)
BACA JUGA:
EKSEKUSI TERPIDANA MATI: Penyanyi Tompi, Yang Teriak HAM Harusnya Seperti Ini
