Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai tidak bisa memaksakan pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat, karena terbentur masalah analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Meskipun Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bersikukuh dan mengatasnamakan Presiden Jokowi demi merealisasikan pelabuhan tersebut, segala perizinan terkait dengan proyek itu tetap cacat hukum.
Menurut Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Ode Rakhman. seharusnya pemerintah langsung menghentikan rencana pembangunan pelabuhan itu, bukan malah terkesan memaksakan seperti saat ini.
“Sebab jika dipaksakan pun, pembangunan pelabuhan harus batal demi hukum karena semua perizinannya cacat hukum,” ujarnya, Kamis (15/1/2015).
Dia mengatakan Amdal merupakan syarat mutlak dalam menerbitkan izin lokasi dan izin lingkungan,. Dalam posisi saat ini, ketika Amdal bermasalah, tak seorang pun yang berhak mengklaim bisa melanjutkan pembangunan Pelabuhan Cilamaya.
“Jangankan Menteri Perhubungan, Presiden Jokowi pun tidak bisa, karena presiden harus tunduk pada undang-undang,” kata Ode.
Dia menambahkan, bermasalahnya Amdal merupakan bukti bahwa rencana pembangunan itu pun sebenarnya bermasalah sejak awal. Misalnya, tidak melibatkan partisipasi warga atau nelayan. Padahal, konsekuensi pembangunan pelabuhan itu cukup sinifikan karena bisa mempersempit wilayah tangkap para nelayan.
Salah satu dampak terburuk yang cukup mencemaskan, adalah potensi munculnya gejolak sosial, termasuk di antaranya, konflik horizontal antarwarga, misalnya para nelayan.
"Potensi konflik ini tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab sangat memungkinkan bisa meluas. Tidak saja dilihat dari kesamaan sosial, tetapi juga wilayah."
Ode mengingatkan agar pemerintah tidak main-main dengan potensi konflik tersebut. Apalagi, pihak-pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Pelabuhan Cilamaya, sudah pasti akan berusaha mempengaruhi warga agar menyetujui rencana tersebut.
Permasalahan bisa kian runcing karena di antara warga yang semula menolak, pasti ada yang terpengaruh, entah karena iming-iming uang dan sebagainya.
“Makanya, pemerintah seharusnya tegas. Sebab jika dipaksakan, masyarakat yang akan menjadi korban. Apakah pemerintah mau menjadikan rakyat sebagai korban?” kata Ode.
Pemerintah juga harus menjelaskan, mengapa sangat bersikukuh melanjutkan pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Padahal, harga yang harus dibayar akibat konflik horizontal sangatlah besar.
“Sangat aneh jika pemerintah terlihat ngotot. Bisa jadi, sikap tersebut akibat adanya intervensi dari penanam modal,” katanya.
Rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya hingga kini masih terbentur persoalan Amdal. Bahkan menurut Deputi I Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Imam Hendargo, izin Amdal untuk pembangunan Pelabuhan Cilamaya sulit diterbitkan, mengingat banyak permasalah terkait lingkungan, sosial, dan ekonomi
