Bisnis.com, Jakarta - Pemerintah berjanji akan serius mempersiapkan bank tanah (landbank) untuk mendukung program percepatan pembangunan infrastruktuk dasar.
Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah akan segera mengusahakan adanya landbank untuk menyiasati masalah kurang dan mahalnya lahan serta rumitnya pembebasan tanah untuk infratruktur.
Menurutnya, tantangan terberat saat ini untuk pembangunan infrastruktur adalah terkait masalah pembebasan lahan.
Basuki tidak memperinci berapa target anggaran atau luas lahan yang ingin diusahakan pengadaannya per tahun. Menurutnya, saat ini Menteri Keuangan masih memperhitungkan anggaran yang akan dipersiapkan untuk pengadaan landbank.
“Kalau swasta bisa membebaskan tanah satu tahun 50.000 hektare, kenapa pemerintah tidak bisa?” katanya, Rabu (14/1/2015).
Senada dengan Basuki, Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago mengatakan paradigma pembangunan saat ini mesti diubah. Menurutnya, sistem pengusahaan tanah seharusnya dikuasai oleh negara sehingga harga tanah dapat dikontrol.
“Saat ini tanah dibisniskan, begitu ada rencana pembangunan harga mendadak melambung tinggi. Seharusnya tidak begitu kalau sudah dimiliki pemerintah sejak awal,” katanya.
Menurutnya, pengadaan bank tanah oleh pemerintah sudah sangat mendesak untuk mengoreksi harga tanah yang terus membubung. Menurutnya, kenaikan harga tanah saat ini yang sebesar 20% per tahun sudah di luar batas normal.
“Pemerintah harus jeli untuk melihat tanah yang nganggur, harus dibeli untuk persiapan pembangunan,” katanya.
Andrinof mencontohkan usaha pemerintah untuk pembanguan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Harga tanah yang tinggi menyulitkan pemerintah untuk membangun perumahan dengan harga terjangkau.
Staf Ahli Kementrian PU-Pera Paul Marpaung mengatakan bahwa skema kepengurusan untuk pengadaan landbank ini belum sungguh dipersiapkan.
