Bisnis.com, JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) akan memaksimalkan pengawasan terhadap produk elektronik dalam implementasi pasar bebas Asean akhir tahun ini. Pasalnya sejauh ini mayoritas produk elektronik masih belum menerapkan standar nasional Indonesia (SNI).
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan dalam pasar bebas Asean nanti, elektronik dan barang konsumsi lain menjadi produk yang paling riskan, baik dari sisi penggunaan SNI maupun kelayakan barang untuk dipasarkan.
“Yang paling rawan khususnya elektronik, karena banyak elektronik yang notabene baru, tapi sebenarnya rekondisi, termasuk handphone juga rawan, baik soal SNI atau barang rekondisi,” kata Tulus, Senin (5/1/2015).
Ketaatan produk luar negeri dalam menerapkan SNI dinilai Tulus sangat penting agar barang-barang yang masuk ke Tanah Air bisa sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat, dan mencegah dijadikannya Indonesia sebagai pasar barang “sampah” bagi negara lain.
Tulus mencontohkan Amerika Serikat yang sudah menerapkan standarisasi produk dalam pasar bebas. Alhasil, barang-barang impor yang masuk ke negeri Paman Sam itu benar-benar barang yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Dia menambahkan, UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen juga harus ditegakkan. “Semua produk yang masuk harus SNI, sehingga jangan sampai pasar Indonesia menjadi pasar “sampah” produk asing, dan konsumen akhirnya mengkonsumsi barang “sampah”.”
Tulus menegaskan, pihaknya beserta lembaga terkait lain akan terus melakukan operasi di pasar untuk mencegah beredarnya barang impor yang tidak memiliki SNI. “Harus dibuat gugus tugas untuk menggiatkan ini.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
